Pada 1971, ketika meresmikan Pasar Klewer di Solo, Presiden Soeharto menyatakan pembangunan akan terus dilakukan dengan menggunakan dana pinjaman asing. Dan, kekayaan hutan di berbagai pulau akan dijual demi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk merealisasi ide itu dibuatlah Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA), Undang-Undang Pokok Pertambangan (UUPP), Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) sebagai landasan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Lalu, berpijak pada tiga undang-undang yang angat bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) holiganisme Orde Baru (Orba) melepaskan 64 juta hektare (ha) hutan Indonesia melalui izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada 500-an pengusaha swasta asing dan nasional. Tidak hanya itu, 30 juta ha kawasan hutan diobral untuk dikonversi menjadi perkebunan, pertambangan, dan lahan-lahan baru untuk pertanian monokultur yang diperuntukkan kepada ratusan perusahaan swasta nasional yang bisnisnya melibatkan para jenderal, keluarga, dan kroni-kroninya.
Melalui konsep dan praktek pembangunan seperti itu pemerintah Orba mampu meningkatkan pendapatan perkapita dari 80 dolar AS (1967) menjadi 900 dolar AS (1997), ekspor dari 665 juta dolar (1967) menjadi 52 miliar dolar AS (1997), atau rata-rata tumbuh 9 persen per tahun. Angka pertumbuhan itu terus berjalan konstan sehingga pada 1990-an pemerintah Orba mendapat pujian dari sejumlah negara kreditor dan lembaga keuangan internasional.
Tapi, sejatinya di sisi lain, selain ekonomi tumbuh 9 persen, hutang luar negeri Indonesia juga meningkat rata-rata 14 persen per tahun. Yang lebih parah, gara-gara konsep dan praktek pembangunan Orba itu, 2,5 juta ha hutan mengalami kerusakan per tahunnya. Akibatnya, kondisi lingkungan terus memburuk dan kesenjangan sosial ekonomi kian meningkat. Realitas seperti itu konsep pembangunan ekonomi politik lingkungan di zaman Orba telah mengabaikan dua prinsip penting: hak rakyat atas lingkungan (the rights to enviromental) dan keadilan sosial (social justice).
Setelah rezim Orba tumbang, pemerintahan era reformasi mencoba membenahi konsep pembangunan ekonomi politik lingkungan itu dengan menawarkan gagasan otonomi daerah. Otonomi daerah yang diharapkan mampu meminimalisir kesenjangan antara pusat dan daerah ternyata pada prakteknya malah direduksi menjadi pembagian kekuasaan antara penguasa di pusat dengan di daerah. Artinya, praktek pembangunan ekonomi politik lingkungan pada era reformasi ―pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati― malah kian memperparah kondisi lingkungan hidup. Buktinya, pada era reformasi 3,8 juta hektare hutan di Indonesia mengalami kerusakan per tahun. Kondisi itu makin diperparah oleh kebijakan dari Menteri Kehutanan yang bertekad melelang bekas HPH seluas 957.000 ha. Dan, rencana untuk mengonversi hutan lindung seluas 11 juta ha menjadi wilayah pertambangan. Celakanya, wilayah pertambangan itu nantinya hanya akan dikuasai 11 perusahaan pertambangan raksasa yang selama ini telah banyak menguras hasil tambang bumi kita.
Perusakan lingkungan hidup itu tak hanya menimbulkan kerusakan ekologi secara fisik, tapi juga menimbulkan kerusakan di wilayah sosial pada tataran lokal, nasional, dan internasional. Wujud konkretnya adalah munculnya ketimpangan pola produksi dan kesenjangan pendapatan yang amat besar antara orang atau bangsa kaya dan miskin, pengangguran makin merajalela karena ketidakmampuan rakyat untuk terlibat dalam lingkaran kepemilikan dan proses produksi, dan kebutuhan dasar rakyat tidak terjamin secara baik.
Paradigma, konsep, dan pelaksanaan pembangunan yang salah itu terjadi karena adanya konspirasi sistematis yang dilakukan melalui kekuatan modal, politik, dan kekuasaan untuk mengambil keuntungan sebanyak mungkin kekayaan alam tanpa menghiraukan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencegah agar tidak terjadi ecocida (perusakan lingkungan secara terus-menerus) konsepsi dan praktek pembangunan ekonomi politik lingkungan hidup yang ada perlu ditinjau dan dikaji ulang.
