Hukum Memperingati Maulid Nabi

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

( باللغة الإندونيسية )

Karya :

SYEIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL UTSAIMIN

المؤلف:

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Penerjemah :

Fir’adi Nasruddin, Lc.

ترجمة:

فيرعادي نصر الدين

Murajaah :

Zulfi Askar. Lc

Eko Abu Ziyad

مراجعة:

زلفي عسكر

إيكو أبو زياد

Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1428 – 2007

الإسلام بين يدي الملايين! شعار �ملناه لنشر الإسلام الص�ي� والفقه في الدين المستمد من الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة بعشرات لغات العالم


Hukum Memperingati Maulid Nabi

 

Syaikh Muhammad bin Shaleh Al ‘Utsaimin rahimahullah –semoga Allah membalas jerih payahnya terhadap Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan- , beliau pernah ditanya tentang hukumnya memperingati maulid Nabi ?

Maka Syaikh Muhammad bin Shaleh Al ‘Utsaimin rahimahullah menjawab:

1. Malam kelahiran Rasulullah r tidak diketahui secara qath’i (pasti), bahkan sebagian ulama kontemporer menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasannya ia terjadi pada malam ke 9 (sembilan) Rabi’ul Awwal dan bukan malam ke 12 (dua belas). Jika demikian maka peringatan maulid Nabi Muhammad r yang biasa diperingati pada malam ke 12 (dua belas) Rabi’ul Awwal tidak ada dasarnya, bila dilihat dari sisi sejarahnya.

2. Di lihat dari sisi syar’i, maka peringatan maulid Nabi r juga tidak ada dasarnya. Jika sekiranya acara peringatan maulid Nabi r disyari’atkan dalam agama kita, maka pastilah acara maulid ini telah di adakan oleh Nabi r atau sudah barang tentu telah beliau anjurkan kepada ummatnya. Dan jika sekiranya telah beliau laksanakan atau telah beliau anjurkan kepada ummatnya, niscaya ajarannya tetap terpelihara hingga hari ini, karena Allah ta’ala berfirman :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

“Sesungguhnya Kami-lah yang telah menurunkan Al Qur’an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya”. Q.S; Al Hijr : 9 .

Dikarenakan acara peringatan maulid Nabi r tidak terbukti ajarannya hingga sekarang ini, maka jelaslah bahwa ia bukan termasuk dari ajaran agama. Dan jika ia bukan termasuk dari ajaran agama, berarti kita tidak diperbolehkan untuk beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan acara peringatan maulid Nabi r tersebut.

Allah telah menentukan jalan yang harus ditempuh agar dapat sampai kepada-Nya, yaitu jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah r, maka bagaimana mungkin kita sebagai seorang hamba menempuh jalan lain dari jalan Allah, agar kita bisa sampai kepada Allah?. Hal ini jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah, karena kita telah membuat syari’at baru pada agama-Nya yang tidak ada perintah dari-Nya. Dan ini pun termasuk bentuk pendustaan terhadap firman Allah ta’ala :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah Ku-ridha’i islam itu jadi agama bagimu“. Q.S; Al-Maidah : 3.

Maka kita perjelas lagi, jika sekiranya acara peringatan maulid Nabi r termasuk bagian dari kesempurnaan dien (agama), niscaya ia telah dirayakan sebelum Rasulullah r meninggal dunia. Dan jika ia bukan bagian dari kesempurnaan dien (agama), maka berarti ia bukan dari ajaran agama, karena Allah ta’ala berfirman: “Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu“.

Maka barang siapa yang menganggap bahwa ia termasuk bagian dari kesempurnaan dien (agama), berarti ia telah membuat perkara baru dalam agama (bid’ah) sesudah wafatnya Rasulullah r, dan pada perkataannya terkandung pendustaan terhadap ayat Allah yang mulia ini (Q.S; Al-Maidah : 3) .

Maka tidak diragukan lagi, bahwa orang-orang yang mengadakan acara peringatan maulid Nabi r, pada hakekatnya bertujuan untuk memuliakan (mengagungkan) dan mengungkapkan kecintaan terhadap Rasulullah SAW, serta menumbuhkan ghirah (semangat) dalam beribadah yang di peroleh dari acara peringatan maulid Nabi tersebut. Dan ini semua termasuk dari ibadah. Cinta kepada Rasulullah r termasuk ibadah, dimana keimanan seseorang tidaklah sempurna hingga ia mencintai Nabi r melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri, anak-anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Demikian pula bahwa memuliakan (mengagungkan) Rasulullah r termasuk dari ibadah. Dan juga yang termasuk kedalam kategori ibadah adalah menumbuhkan ghirah (semangat) dalam mengamalkan syari’at Nabinya r.

Kesimpulannya adalah bahwa mengadakan peringatan maulid Nabi r dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah ta’ala, dan pengagungan terhadap Rasulullah r termasuk dari ibadah. Jika ia termasuk ibadah maka kita tidak diperbolehkan untuk mengadakan perkara baru pada agama Allah (bid’ah) yang bukan syari’at-Nya. Oleh karena itu peringatan maulid Nabi r termasuk bid’ah dalam agama dan termasuk yang diharamkan.

Kemudian kita mendengar informasi bahwasannya pada acara peringatan maulid Nabi r terdapat kemunkaran-kemunkaran yang besar, yang tidak dibenarkan syar’i, indera maupun akal. Dimana mereka mensenandungkan qashidah yang didalamnya mengandung pengkultusan terhadap Nabi r, hingga terjadi pengagungan yang melebihi pengagungannya kepada Allah ta’ala –kita berlindung kepada Allah dari hal ini-.

Dan juga kita mendengar informasi tentang kebodohan sebagian orang yang mengikuti acara peringatan maulid Nabi tersebut , dimana ketika dibacakan kisah maulid (kelahiran) beliau, lalu ketika sampai pada perkataan (dan lahirlah Musthafa r), maka mereka semua serentak berdiri. Mereka mengatakan bahwa ruh Rasulullah r telah datang, maka kami berdiri sebagai penghormatan terhadap kedatangan ruhnya. Dan ini jelas suatu kebodohan.

Dan bukan merupakan adab bila mereka berdiri untuk menghormati kedatangan ruh Nabi r, karena Rasulullah r merasa enggan (tidak senang) apabila ada sahabat yang berdiri untuk menghormatinya. Padahal kecintaan dan pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah r melebihi yang lainnya, akan tetapi mereka tidak berdiri untuk memuliakan dan mengagungkannya, ketika mereka melihat keengganan Rasulullah r dengan perbuatan tersebut. Jika hal ini tidak mereka lakukan pada saat Rasulullah r masih hidup, lalu bagaimana hal tersebut bisa dilakukan oleh manusia setelah beliau meninggal dunia?.

Bid’ah ini, maksudnya adalah bid’ah maulid, terjadi setelah berlalunya 3 (tiga) kurun waktu yang terbaik (masa sahabat, tabi’in dan tabi’ut tabi’in). sesungguhnya Peringatan maulid Nabi r telah menodai kesucian aqidah dan juga mengundang terjadinya ikhtilath (bercampur-baurnya antara laki-laki dan wanita) serta menimbulkan perkara-perkara munkar yang lainnya.

Rujukan: Majmu’ Fatawa dan Rasail Syaikh Muhammad bin Shaleh Al ‘Utsaimin rahimahullah jilid 2 hal 298-300.

 

Komentar (1)

Benahi shaff, dan berjuanglah dalam barisan yang teratur

Oleh : agus al muhajir

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS Ash Shaff 4)

Ketika kita sudah mewakafkan diri untuk Allah SWT dan telah meneguhkan diri kita untuk menjadi salah satu pejuang dakwah, maka sebuah keniscayaan akan segera kita hadapi. Keciscayaan itu adalah bernama Tantangan.Tentu kita tidak perlu takut dengan tantangan karena dengan tantanganlah kita tumbuh menjadi kuat dan berkembang . Kita hanya perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semua.

Ada satu syarat utama yang harus dimiliki oleh para pejuang dakwah agar dia tegar menghadapi tantangan, modal itu adalah : “ Tahu dan mengerti tujuan perjuangan”.Inilah satu syarat pertama dan utama untuk para pejuang dakwah. Ingatlah , seorang pejuang dakwah sekaliber apapun pada akhirnya akan kehabisan ghirah tatkala dia tidak tahu tujuan perjuangannya. Tujuan adalah serupa dengan Ruh untuk jasad manusia. Tujuan juga adalah serupa dengan bahan bakar yang dengannya sebuah kendaraan akan bisa melibas segala tantangan di jalan yang berliku .

Simaklah bagaimana kedahsyatan pasukan panglima Thariq bin Ziad, saat pasukan yang gagah berani ini menyebrangi samudera yang ganas dari benua Afrika menuju Spanyol di benua Eropa dimana pasukan ini hanya berbekal satu hal yaitu keimanan yang tinggi kepada Allah swt dan keinginan agar orang lain ( bangsa spanyol ) bisa merasakan keindahan islam yang membebaskan manusia dari perbudakan manusia lainnya..Ya inilah misi terbesar dari pasukan ini, DAKWAH.

Sekarang mari kita lebih dalam lagi untuk berbicara tentang dakwah. Da’wah Secara lughawi berasal dari bahasa Arab, da’wah yang artinya seruan, panggilan, undangan. Secara istilah, kata da’wah berarti menyeru atau mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan melarang perbuatan munkar yang dilarang oleh Allah Swt. dan rasul-Nya agar manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Syaikh Ali Mahfuzh -murid Syaikh Muhammad Abduh- sebagai pencetus gagasan dan penyusunan pola ilmiah ilmu da’wah memberi batasan mengenai da’wah sebagai: “Membangkitkan kesadaran manusia di atas kebaikan dan bimbingan, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, supaya mereka memperoleh keberuntungan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.”

1. Membangkitkan kesadaran manusia

“Hati hanya bisa disentuh oleh hati” , kata-kata ini sangat tepat kita renungkan ketika kita berbicara tentang membangun kesadaran. Hal ini menekankan perlunya prinsip keteladanan dikedepankan dalam sebuah organisasi dakwah. Tidak mungkin seorang yang tidak hanif dalam hidupnya berhasil mengajak orang lain ( mad’u ) untuk bersikap hanif dalam hidup mereka. Tidak mungkin seorang yang tidak kuat akidahnya akan berhasil menerangkan dengan baik tentang materi salimul aqidah ( akidah yang benar ) . Lisannya akan hanya mengeluarkan sebuah bunyi tanpa ruh. Hanya rangkaian kata penghias bibir saja tanpa meningalkan bekas yang mendalam pada sang objek dakwah, bahkan salah-salah bisa kemudian menimbulkan fitnah untuk gerakan dakwah dan organisasi dakwah tersebut. Bukankah kita sering mendengar ungkapan “ aktivis kok seperti itu yah, jauh sekali perbuatan dengan perkataannya.”kalau sudah terjadi seperti ini, bukankah orang itu termasuk yang menggembosi dakwah ?.

Intinya mari kita bina diri kita terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang pembinaan orang lain. Bukankah kita tahu bahwa amat besar kebenciaan di sisi Allah bagi orang yang mengatakan hal yang tidak diperbuatnya

2. Amar makruf, nahyi mungkar?

“ Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan bagi umat manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah” (QS. Ali Imran: 110).”

Dari ayat ini dapat ditangkap bahwa amar ma’ruf dan nahi munkar merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Allah dalam menilai kualitas suatu umat. Ketika mengangkat kualitas derajat suatu kaum ke dalam tingkatan yang tertinggi Allah berfirman: “Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia.” Kemudian Allah menjelaskan alasan kebaikan itu pada kelanjutan ayat: “Menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar.” (QS. Ali Imran: 110). Demikian juga dalam mengklasifikasikan suatu umat ke dalam derajat yang serendah-rendahnya, Allah menggunakan eksistensi amar ma’ruf nahi munkar sebagai parameter utama. Allah Swt. berfirman: “Telah dila’nati orang-orang kafir dari Bani Isra’il melalui lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat.” (QS. Al Maidah 78-79). Dari sinipun sebenarnya sudah bisa dipahami sejauh mana tingkat urgensitas amar ma’ruf nahi munkar.

Buya Hamka berpendapat bahwa pokok dari amar ma’ruf adalah mentauhidkan Allah, Tuhan semesta alam. Sedangkan pokok dari nahi munkar adalah mencegah syirik kepada Allah. Implementasi amar ma’ruf nahi munkar ini pada dasarnya sejalan dengan pendapat khalayak yang dalam bahasa umumnya disebut dengan public opinion, sebab al ma’ruf adalah apa-apa yang disukai dan diingini oleh khalayak, sedang al munkar adalah segala apa yang tidak diingini oleh khalayak. Namun kelalaian dalam ber-amar ma’ruf telah memberikan kesempatan bagi timbulnya opini yang salah, sehingga yang ma’ruf terlihat sebagai kemunkaran dan yang munkar tampak sebagai hal yang ma’ruf. Inilah pentingnya para pejuang dakwah untuk senantiasa melakukan amr ma’ruf. Katakanlah kebenaran itu meskipun terasa pahit di lidahmu.

Adapun mengenai tujuan da’wah, yaitu: pertama, mengubah pandangan hidup. Dalam QS. Al Anfal: 24 di sana di siratkan bahwa yang menjadi maksud dari da’wah adalah menyadarkan manusia akan arti hidup yang sebenarnya. Hidup bukanlah makan, minum dan tidur saja. Manusia dituntut untuk mampu memaknai hidup yang dijalaninya.

Kedua, mengeluarkan manusia dari gelap-gulita menuju terang-benderang. Ini diterangkan dalam firman Allah: “Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu untuk mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada terang-benderang dengan izin Tuhan mereka kepada jalan yang perkasa, lagi terpuji.” (QS. Ibrahim: 1)

Benahi shaff untuk kemenangan dakwah

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS Ash Shaff 4)

Kembali ke ayat diatas, sudah sangat gamblang Allah berfirman bahwasanya Allah mencintai shaff yang teratur dan seperti bangunan yang kuat dan bolehlah kita berkata bahwa perjuangan yang dilakukan oleh organisasi dakwah yang rapih dan termenej dengan baik lebih Allah cintai daripada organisasi yang tidak teratur. Pantaslah pula Ali r.a pernah berkata “ kebatilan yang terorganisir dengan baik akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir “.

Berbicara tentang organisasi yang baik tentu tidak lepas dari berbicara tentang manajemen organisasi yang baik. Dan untuk berbicara tentang manajemen organisasi yang baik mari kita mulai dengan berbicara tentang motivasi kita berorganisasi. Tanyalah pada diri kita “ apa yang saya cari ?, Mau apa sih kita? “. Kalau kita menjawab: “ yang saya cari adalah keridhoan Allah “atau saya mau berdakwah dengan organisasi ini “itu jawaban yang amat baik tapi jawaban yang benar-benar memilki konsekwensi yaitu : Anda tidak akan pernah kecewa kepada manusia dan organisasi apapun yang terjadi. Apabila ada ketidak cocokan dan ketidakpuasan saat berorganisasi, maka itu dijadikan sebuah ladang pembuktian kecintaan kita kepada Allah dengan terus berjuang memperbaikinya dengan penuh cinta karena kita sadar dan menyakini bahwa rekan kita adalah sama-sama hamba Allah yang sedang bersama-sama menujuNya. Buktikan bahwa motivasi anda benar-benar untuk Allah !.

Setelah kita menjawab pertanyaan pertama tadi, maka lanjutkan pertanyaannya. “Punya apa kita untuk hal itu ?”apakah kita punya modal yang cukup untuk kita berorganisasi ?. Apakah kita punya hal-hal berikut ?, seperti :

1. Kemampuan komunikasi

2 Kejujuran/Integritas

3 Kemampuan Bekerja Sama

4 Kemampuan Interpersonal

5 Beretika

6 Motivasi/Inisiatif

7 Kemampuan Beradaptasi

8 Daya Analitik

9 Kemampuan Komputer

10 Kemampuan Berorganisasi

11 Berorientasi pada Detail

12 Kepemimpinan

13 Kepercayaan Diri

14 Ramah

15 Sopan

16 Bijaksana

7 Indeks Prestasi

18 Kreatif

19 Humoris

20 Kemampuan Berwirausaha

Kompleks ?, mungkin, tapi itulah sebuah syarat yang merupakan hukum alam terutama untuk para kader dan pengurus sebuah organisasi dakwah. Bisa dikatakan organisasi dakwah ini hanya bisa digerakan oleh orang-orang terpilih yang memilki kualitas manusia –manusia terbaik.Tapi ini bukan berarti orang-orang yang belum memilki kriteria diatas kemudian tidak bisa mengurus sebuah organisasi, asalkan dia memiliki kemauan yang tinggi untuk belajar dan kerendahan hati maka dia bisa saja menjadi pengurus di sebuah organisasi dakwah . Walaupun demikian prioritas pertama tetaplah orang-orang yang terbaik yang ada didalam organisasi tersebut. Hal inilah yang seharusnya membuat seluruh aktivis / anggota organisasi dakwah untuk terus menempa dirinya menjadi yang terbaik.

Setelah kita faham bahwa organisasi dakwah ini harus dijalankan atas sebuah motivasi yang benar dan dijalankan oleh orang-orang terbaik, maka sekarang mari kita berbicara tentang manajemen organisasi. Untuk berbicara tentang hal itu mari kita mulai dengan mengingat kembali definisi organisasi dan manajemen.

Organisasi secara istilah bisa didefinisikan sebagai : Dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai sebuah sasaran / tujuan bersama. Perhatikan kata kerja sama dan tujuan bersama. Inilah sejatinya sebuah organisasi seharusnya ada. Dia adalah sebuah sistem yang dijalankan bersama oleh seluruh anggotanya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Satu saja bagian dari organisasi ini tidak mau bekerja sama, maka timpanglah organisasi itu dan akhirnya kehancuran organisasipun hanya tinggal menghitung waktu saja. Demikian pula ketika ada anggota , bagian atau divisi dalam organisasi tidak faham tentang tujuan bersama organisasi maka keruwetanpun akan menjadi menu sehari-hari sebuah organisasi yang menghabiskan energi para pengurusnya dan berimbas pada tidak terurusnya organisasi dengan baik hingga pada akhirnya membuat anggota berpaling dari organisasi dakwah tersebut.

Sedangkan Manajemen bisa diartikan : Proses merencanakan , mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerja/anggota organisasi dalam menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Dan dari sinilah aktivitas manajemen organisasi bisa kita lakukan. Aktivitas itu adalah :

1. Planning :

Planning/perencanaan adalah hal utama yang harus dilakukan dalam manajemen. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang “begin from the end”. Kita tetapkan tujuan bersama yang ingin dicapai. Tujuan adalah pelita yang menunjukkan jalan bahkan di kegelapan malam. Tetapkan visi dan misi organisasi. Jangan ragu dalam menetapkan tujuan, visi, dan misi. Seorang yang bermimpi besar dan berusaha keras mewujudkannya namun tidak bisa lebih baik daripada orang yang bermimpi kecil dan bisa mewujudkannya. Walaupun tidak dicapai, dengan bermimpi besar maka langkah kita pun akan besar Yang penting adalah penetapan tujuan, visi, dan misi organisasi ini harus dilakukan bersama-sama. Minimal tidak dilakukan sendirian. Memang pada umumnya sebuah organisasi didirikan dengan seorang/beberapa tokoh kunci sebagai pemberi konsep. Tetapi konsep itu mutlak harus diketahui oleh tiap orang dalam organisasi agar terdapat kesamaan persepsi.

2. Actuating

Actuating /pelaksanaan adalah roh dari organisasi. Hanyalah akan menjadi omong kosong jika perencanaan tidak diikuti dengan aksi yang sesuai. Implementasi adalah sama pentingnya dengan perencanaan. Tanpa pelaksanaan yang baik rencana akan hancur berantakan tanpa sempat mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu adanya pendelegasian yang tepat untuk suatu tugas tertentu. Serahkanlah suatu hal pada ahlinya. Jika ditangani ahlinya tentu suatu persoalan akan selesai lebih cepat dan hasilnya pun baik.

Ingat juga dalam sebuah action berlaku sebuah prinsip : “‘banyak jalan menuju ke Roma’.Maka ini berarti, action harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bukan mengalir dengan arus bukan pula melawan arus tetapi berusaha membelokkan arus perlahan-lahan ke arah yang kita kehendaki ( tujuan bersama / tujuan organisasi )

3. Controlling

Controlling adalah kunci dalam manajemen. Walaupun pendelegasian adalah hal yang mutlak dalam organisasi, tetapi pendelegasian bukanlah berarti menyerahkan segala urusan tanpa kendali. Seorang yang buta niscaya akan dapat berjalan dengan normal jika diberitahu jalan yang harus dilewatinya. Begitupun orang-orang dalam organisasi. Ingatlah seburuk apapun sistem manajemen, jika ada kontrol dan umpan balik yang rutin dilakukan maka hasilnya masih dapat diterima.

Dalam sebuah sistem kontrol organisasi haruslah ada sistem reward and punishment dalam manajemen organisasi. Orang yang berprestasi patut diberi penghargaan dan sebaliknya orang yang melakukan kesalahan sebaiknya diingatkan untuk tidak mengulangi kesalahannya. Ini penting sebab sistem ini akan memacu orang-orang dalam organisasi untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena merasa dihargai. Hargai prestasi sekecil apapun dan jangan biarkan kesalahan sekecil apapun. Segala sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil. Kita harus tegas dalam hal ini. Ini semua dilakukan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tidak melenceng dari sasaran apalagi menetapkan sasaran seenaknya.

Tiga hal diatas adalah sebuah kemutlakan tatakala kita ingin menjalankan roda organisasi dakwah dengan baik, tetapi ada hal yang penting namun seringkali terlewatkan oleh banyak manajer organisasi. Yakni pentingnya menyentuh hati manusia dengan hati lagi. Ya, cinta seringkali dilupakan dalam manajemen organisasi. Ada dua hal yang bisa membuat orang total dalam suatu hal, yakni adanya keuntungan dan cinta. Orang bilang cinta itu buta. Jika orang telah merasakan cinta dia akan melupakan kelelahan, kesusahan, penderitaan yang diperoleh dan akan mencurahkan segenap waktunya untuk hal yang dicintainya. Jangan ragu-ragu bagi manajer untuk melakukan pendekatan personal untuk orang-orang dalam organisasi seperti menjenguk jika ada yang sakit, menanyakan kabar, memberi hadiah, melontarkan pujian, dan sebagainya. Perhatikan kebutuhannya dan berempatilah terhadap kesusahannya. Hal-hal ini mungkin kedengarannya remeh tetapi sebenarnya ini solusi yang jitu bagi manajemen organisasi. Cinta akan menjadi perekat yang sangat kuat bagi keutuhan organisasi.

Akhirul kalam : “ bergeraklah…berjuanglah dalam barisan yang kokoh dan sambutlah kemenangan yang Allah janjikan. Allahu Akbar…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan sebuah Komentar

What Makes Mainstream Media Mainstream

By Noam Chomsky

Part of the reason why I write about the media is because I am interested in the whole intellectual culture, and the part of it that is easiest to study is the media. It comes out every day. You can do a systematic investigation. You can compare yesterday’s version to today’s version. There is a lot of evidence about what’s played up and what isn’t and the way things are structured.

My impression is the media aren’t very different from scholarship or from, say, journals of intellectual opinion—there are some extra constraints—but it’s not radically different. They interact, which is why people go up and back quite easily among them.

You look at the media, or at any institution you want to understand. You ask questions about its internal institutional structure. You want to know something about their setting in the broader society. How do they relate to other systems of power and authority? If you’re lucky, there is an internal record from leading people in the information system which tells you what they are up to (it is sort of a doctrinal system). That doesn’t mean the public relations handouts but what they say to each other about what they are up to. There is quite a lot of interesting documentation.

Those are three major sources of information about the nature of the media. You want to study them the way, say, a scientist would study some complex molecule or something. You take a look at the structure and then make some hypothesis based on the structure as to what the media product is likely to look like. Then you investigate the media product and see how well it conforms to the hypotheses. Virtually all work in media analysis is this last part—trying to study carefully just what the media product is and whether it conforms to obvious assumptions about the nature and structure of the media.

Well, what do you find? First of all, you find that there are different media which do different things, like the entertainment/Hollywood, soap operas, and so on, or even most of the newspapers in the country (the overwhelming majority of them). They are directing the mass audience.

There is another sector of the media, the elite media, sometimes called the agenda-setting media because they are the ones with the big resources, they set the framework in which everyone else operates. The New York Times and CBS, that kind of thing. Their audience is mostly privileged people. The people who read the New York Times—people who are wealthy or part of what is sometimes called the political class—they are actually involved in the political system in an ongoing fashion. They are basically managers of one sort or another. They can be political managers, business managers (like corporate executives or that sort of thing), doctoral managers (like university professors), or other journalists who are involved in organizing the way people think and look at things.

The elite media set a framework within which others operate. If you are watching the Associated Press, who grind out a constant flow of news, in the mid-afternoon it breaks and there is something that comes along every day that says “Notice to Editors: Tomorrow’s New York Times is going to have the following stories on the front page.” The point of that is, if you’re an editor of a newspaper in Dayton, Ohio and you don’t have the resources to figure out what the news is, or you don’t want to think about it anyway, this tells you what the news is. These are the stories for the quarter page that you are going to devote to something other than local affairs or diverting your audience. These are the stories that you put there because that’s what the New York Times tells us is what you’re supposed to care about tomorrow. If you are an editor in Dayton, Ohio, you would sort of have to do that, because you don’t have much else in the way of resources. If you get off line, if you’re producing stories that the big press doesn’t like, you’ll hear about it pretty soon. In fact, what just happened at San Jose Mercury News is a dramatic example of this. So there are a lot of ways in which power plays can drive you right back into line if you move out. If you try to break the mold, you’re not going to last long. That framework works pretty well, and it is understandable that it is just a reflection of obvious power structures.

The real mass media are basically trying to divert people. Let them do something else, but don’t bother us (us being the people who run the show). Let them get interested in professional sports, for example. Let everybody be crazed about professional sports or sex scandals or the personalities and their problems or something like that. Anything, as long as it isn’t serious. Of course, the serious stuff is for the big guys. “We” take care of that.

What are the elite media, the agenda-setting ones? The New York Times and CBS, for example. Well, first of all, they are major, very profitable, corporations. Furthermore, most of them are either linked to, or outright owned by, much bigger corporations, like General Electric, Westinghouse, and so on. They are way up at the top of the power structure of the private economy which is a very tyrannical structure. Corporations are basically tyrannies, hierarchic, controled from above. If you don’t like what they are doing you get out. The major media are just part of that system.

What about their institutional setting? Well, that’s more or less the same. What they interact with and relate to is other major power centers—the government, other corporations, or the universities. Because the media are a doctrinal system they interact closely with the universities. Say you are a reporter writing a story on Southeast Asia or Africa, or something like that. You’re supposed to go over to the big university and find an expert who will tell you what to write, or else go to one of the foundations, like Brookings Institute or American Enterprise Institute and they will give you the words to say. These outside institutions are very similar to the media.

The universities, for example, are not independent institutions. There may be independent people scattered around in them but that is true of the media as well. And it’s generally true of corporations. It’s true of Fascist states, for that matter. But the institution itself is parasitic. It’s dependent on outside sources of support and those sources of support, such as private wealth, big corporations with grants, and the government (which is so closely interlinked with corporate power you can barely distinguish them), they are essentially what the universities are in the middle of. People within them, who don’t adjust to that structure, who don’t accept it and internalize it (you can’t really work with it unless you internalize it, and believe it); people who don’t do that are likely to be weeded out along the way, starting from kindergarten, all the way up. There are all sorts of filtering devices to get rid of people who are a pain in the neck and think independently. Those of you who have been through college know that the educational system is very highly geared to rewarding conformity and obedience; if you don’t do that, you are a troublemaker. So, it is kind of a filtering device which ends up with people who really honestly (they aren’t lying) internalize the framework of belief and attitudes of the surrounding power system in the society. The elite institutions like, say, Harvard and Princeton and the small upscale colleges, for example, are very much geared to socialization. If you go through a place like Harvard, most of what goes on there is teaching manners; how to behave like a member of the upper classes, how to think the right thoughts, and so on.

If you’ve read George Orwell’s Animal Farm which he wrote in the mid-1940s, it was a satire on the Soviet Union, a totalitarian state. It was a big hit. Everybody loved it. Turns out he wrote an introduction to Animal Farm which was suppressed. It only appeared 30 years later. Someone had found it in his papers. The introduction to Animal Farm was about “Literary Censorship in England” and what it says is that obviously this book is ridiculing the Soviet Union and its totalitarian structure. But he said England is not all that different. We don’t have the KGB on our neck, but the end result comes out pretty much the same. People who have independent ideas or who think the wrong kind of thoughts are cut out.

He talks a little, only two sentences, about the institutional structure. He asks, why does this happen? Well, one, because the press is owned by wealthy people who only want certain things to reach the public. The other thing he says is that when you go through the elite education system, when you go through the proper schools in Oxford, you learn that there are certain things it’s not proper to say and there are certain thoughts that are not proper to have. That is the socialization role of elite institutions and if you don’t adapt to that, you’re usually out. Those two sentences more or less tell the story.

When you critique the media and you say, look, here is what Anthony Lewis or somebody else is writing, they get very angry. They say, quite correctly, “nobody ever tells me what to write. I write anything I like. All this business about pressures and constraints is nonsense because I’m never under any pressure.” Which is completely true, but the point is that they wouldn’t be there unless they had already demonstrated that nobody has to tell them what to write because they are going say the right thing. If they had started off at the Metro desk, or something, and had pursued the wrong kind of stories, they never would have made it to the positions where they can now say anything they like. The same is mostly true of university faculty in the more ideological disciplines. They have been through the socialization system.

Okay, you look at the structure of that whole system. What do you expect the news to be like? Well, it’s pretty obvious. Take the New York Times. It’s a corporation and sells a product. The product is audiences. They don’t make money when you buy the newspaper. They are happy to put it on the worldwide web for free. They actually lose money when you buy the newspaper. But the audience is the product. The product is privileged people, just like the people who are writing the newspapers, you know, top-level decision-making people in society. You have to sell a product to a market, and the market is, of course, advertisers (that is, other businesses). Whether it is television or newspapers, or whatever, they are selling audiences. Corporations sell audiences to other corporations. In the case of the elite media, it’s big businesses.

Well, what do you expect to happen? What would you predict about the nature of the media product, given that set of circumstances? What would be the null hypothesis, the kind of conjecture that you’d make assuming nothing further. The obvious assumption is that the product of the media, what appears, what doesn’t appear, the way it is slanted, will reflect the interest of the buyers and sellers, the institutions, and the power systems that are around them. If that wouldn’t happen, it would be kind of a miracle.

Okay, then comes the hard work. You ask, does it work the way you predict? Well, you can judge for yourselves. There’s lots of material on this obvious hypothesis, which has been subjected to the hardest tests anybody can think of, and still stands up remarkably well. You virtually never find anything in the social sciences that so strongly supports any conclusion, which is not a big surprise, because it would be miraculous if it didn’t hold up given the way the forces are operating.

The next thing you discover is that this whole topic is completely taboo. If you go to the Kennedy School of Government or Stanford, or somewhere, and you study journalism and communications or academic political science, and so on, these questions are not likely to appear. That is, the hypothesis that anyone would come across without even knowing anything that is not allowed to be expressed, and the evidence bearing on it cannot be discussed. Well, you predict that too. If you look at the institutional structure, you would say, yeah, sure, that’s got to happen because why should these guys want to be exposed? Why should they allow critical analysis of what they are up to take place? The answer is, there is no reason why they should allow that and, in fact, they don’t. Again, it is not purposeful censorship. It is just that you don’t make it to those positions. That includes the left (what is called the left), as well as the right. Unless you have been adequately socialized and trained so that there are some thoughts you just don’t have, because if you did have them, you wouldn’t be there. So you have a second order of prediction which is that the first order of prediction is not allowed into the discussion.

The last thing to look at is the doctrinal framework in which this proceeds. Do people at high levels in the information system, including the media and advertising and academic political science and so on, do these people have a picture of what ought to happen when they are writing for each other (not when they are making graduation speeches)? When you make a commencement speech, it is pretty words and stuff. But when they are writing for one another, what do people say about it?

There are basically three currents to look at. One is the public relations industry, you know, the main business propaganda industry. So what are the leaders of the PR industry saying? Second place to look is at what are called public intellectuals, big thinkers, people who write the “op eds” and that sort of thing. What do they say? The people who write impressive books about the nature of democracy and that sort of business. The third thing you look at is the academic stream, particularly that part of political science which is concerned with communications and information and that stuff which has been a branch of political science for the last 70 or 80 years.

So, look at those three things and see what they say, and look at the leading figures who have written about this. They all say (I’m partly quoting), the general population is “ignorant and meddlesome outsiders.” We have to keep them out of the public arena because they are too stupid and if they get involved they will just make trouble. Their job is to be “spectators,” not “participants.”

They are allowed to vote every once in a while, pick out one of us smart guys. But then they are supposed to go home and do something else like watch football or whatever it may be. But the “ignorant and meddlesome outsiders” have to be observers not participants. The participants are what are called the “responsible men” and, of course, the writer is always one of them. You never ask the question, why am I a “responsible man” and somebody else is in jail? The answer is pretty obvious. It’s because you are obedient and subordinate to power and that other person may be independent, and so on. But you don’t ask, of course. So there are the smart guys who are supposed to run the show and the rest of them are supposed to be out, and we should not succumb to (I’m quoting from an academic article) “democratic dogmatisms about men being the best judges of their own interest.” They are not. They are terrible judges of their own interests so we have do it for them for their own benefit.

Actually, it is very similar to Leninism. We do things for you and we are doing it in the interest of everyone, and so on. I suspect that’s part of the reason why it’s been so easy historically for people to shift up and back from being, sort of enthusiastic Stalinists to being big supporters of U.S. power. People switch very quickly from one position to the other, and my suspicion is that it’s because basically it is the same position. You’re not making much of a switch. You’re just making a different estimate of where power lies. One point you think it’s here, another point you think it’s there. You take the same position.

@PAR SUB = How did all this evolve? It has an interesting history. A lot of it comes out of the first World War, which is a big turning point. It changed the position of the United States in the world considerably. In the 18th century the U.S. was already the richest place in the world. The quality of life, health, and longevity was not achieved by the upper classes in Britain until the early 20th century, let alone anybody else in the world. The U.S. was extraordinarily wealthy, with huge advantages, and, by the end of the 19th century, it had by far the biggest economy in the world. But it was not a big player on the world scene. U.S. power extended to the Caribbean Islands, parts of the Pacific, but not much farther.

During the first World War, the relations changed. And they changed more dramatically during the second World War. After the second World War the U.S. more or less took over the world. But after first World War there was already a change and the U.S. shifted from being a debtor to a creditor nation. It wasn’t huge, like Britain, but it became a substantial actor in the world for the first time. That was one change, but there were other changes.

The first World War was the first time there was highly organized state propaganda. The British had a Ministry of Information, and they really needed it because they had to get the U.S. into the war or else they were in bad trouble. The Ministry of Information was mainly geared to sending propaganda, including huge fabrications about “Hun” atrocities, and so on. They were targeting American intellectuals on the reasonable assumption that these are the people who are most gullible and most likely to believe propaganda. They are also the ones that disseminate it through their own system. So it was mostly geared to American intellectuals and it worked very well. The British Ministry of Information documents (a lot have been released) show their goal was, as they put it, to control the thought of the entire world, a minor goal, but mainly the U.S. They didn’t care much what people thought in India. This Ministry of Information was extremely successful in deluding hot shot American intellectuals into accepting British propaganda fabrications. They were very proud of that. Properly so, it saved their lives. They would have lost the first World War otherwise.

In the U.S., there was a counterpart. Woodrow Wilson was elected in 1916 on an anti-war platform. The U.S. was a very pacifist country. It has always been. People don’t want to go fight foreign wars. The country was very much opposed to the first World War and Wilson was, in fact, elected on an anti-war position. “Peace without victory” was the slogan. But he was intending to go to war. So the question was, how do you get the pacifist population to become raving anti-German lunatics so they want to go kill all the Germans? That requires propaganda. So they set up the first and really only major state propaganda agency in U.S. history. The Committee on Public Information it was called (nice Orwellian title), called also the Creel Commission. The guy who ran it was named Creel. The task of this commission was to propagandize the population into a jingoist hysteria. It worked incredibly well. Within a few months there was a raving war hysteria and the U.S. was able to go to war.

A lot of people were impressed by these achievements. One person impressed, and this had some implications for the future, was Hitler. If you read Mein Kampf, he concludes, with some justification, that Germany lost the first World War because it lost the propaganda battle. They could not begin to compete with British and American propaganda which absolutely overwhelmed them. He pledges that next time around they’ll have their own propaganda system, which they did during the second World War. More important for us, the American business community was also very impressed with the propaganda effort. They had a problem at that time. The country was becoming formally more democratic. A lot more people were able to vote and that sort of thing. The country was becoming wealthier and more people could participate and a lot of new immigrants were coming in, and so on.

So what do you do? It’s going to be harder to run things as a private club. Therefore, obviously, you have to control what people think. There had been public relation specialists but there was never a public relations industry. There was a guy hired to make Rockefeller’s image look prettier and that sort of thing. But this huge public relations industry, which is a U.S. invention and a monstrous industry, came out of the first World War. The leading figures were people in the Creel Commission. In fact, the main one, Edward Bernays, comes right out of the Creel Commission. He has a book that came out right afterwards called Propaganda. The term “propaganda,” incidentally, did not have negative connotations in those days. It was during the second World War that the term became taboo because it was connected with Germany, and all those bad things. But in this period, the term propaganda just meant information or something like that. So he wrote a book called Propaganda around 1925, and it starts off by saying he is applying the lessons of the first World War. The propaganda system of the first World War and this commission that he was part of showed, he says, it is possible to “regiment the public mind every bit as much as an army regiments their bodies.” These new techniques of regimentation of minds, he said, had to be used by the intelligent minorities in order to make sure that the slobs stay on the right course. We can do it now because we have these new techniques.

This is the main manual of the public relations industry. Bernays is kind of the guru. He was an authentic Roosevelt/Kennedy liberal. He also engineered the public relations effort behind the U.S.-backed coup which overthrew the democratic government of Guatemala.

His major coup, the one that really propelled him into fame in the late 1920s, was getting women to smoke. Women didn’t smoke in those days and he ran huge campaigns for Chesterfield. You know all the techniques—models and movie stars with cigarettes coming out of their mouths and that kind of thing. He got enormous praise for that. So he became a leading figure of the industry, and his book was the real manual.

Another member of the Creel Commission was Walter Lippmann, the most respected figure in American journalism for about half a century (I mean serious American journalism, serious think pieces). He also wrote what are called progressive essays on democracy, regarded as progressive back in the 1920s. He was, again, applying the lessons of the work on propaganda very explicitly. He says there is a new art in democracy called manufacture of consent. That is his phrase. Edward Herman and I borrowed it for our book, but it comes from Lippmann. So, he says, there is this new art in the method of democracy, “manufacture of consent.” By manufacturing consent, you can overcome the fact that formally a lot of people have the right to vote. We can make it irrelevant because we can manufacture consent and make sure that their choices and attitudes will be structured in such a way that they will always do what we tell them, even if they have a formal way to participate. So we’ll have a real democracy. It will work properly. That’s applying the lessons of the propaganda agency.

Academic social science and political science comes out of the same thing. The founder of what’s called communications and academic political science is Harold Glasswell. His main achievement was a book, a study of propaganda. He says, very frankly, the things I was quoting before—those things about not succumbing to democratic dogmatism, that comes from academic political science (Lasswell and others). Again, drawing the lessons from the war time experience, political parties drew the same lessons, especially the conservative party in England. Their early documents, just being released, show they also recognized the achievements of the British Ministry of Information. They recognized that the country was getting more democratized and it wouldn’t be a private men’s club. So the conclusion was, as they put it, politics has to become political warfare, applying the mechanisms of propaganda that worked so brilliantly during the first World War towards controlling people’s thoughts.

That’s the doctrinal side and it coincides with the institutional structure. It strengthens the predictions about the way the thing should work. And the predictions are well confirmed. But these conclusions, also, are not allowed to be discussed. This is all now part of mainstream literature but it is only for people on the inside. When you go to college, you don’t read the classics about how to control peoples minds.

Just like you don’t read what James Madison said during the constitutional convention about how the main goal of the new system has to be “to protect the minority of the opulent against the majority,” and has to be designed so that it achieves that end. This is the founding of the constitutional system, so nobody studies it. You can’t even find it in the academic scholarship unless you really look hard.

That is roughly the picture, as I see it, of the way the system is institutionally, the doctrines that lie behind it, the way it comes out. There is another part directed to the “ignorant meddlesome” outsiders. That is mainly using diversion of one kind or another. From that, I think, you can predict what you would expect to find.

Komentar (1)

Islamnya Napoleon Bonaparte

Siapa yang tidak mengenal Napoleon Bonaparte, seorang Jendral dan Kaisar Prancis yang tenar kelahiran Ajaccio, Corsica 1769. Namanya terdapat dalam urutan ke-34 dari Seratus Tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah yang ditulis oleh Michael H. Hart.

Sebagai seorang yang berkuasa dan berdaulat penuh terhadap negara Prancis sejak Agustus 1793, seharusnya ia merasa puas dengan segala apa yang telah diperolehnya itu.

Tapi rupanya kemegahan dunia belum bisa memuaskan batinnya, agama yang dianutnya waktu itu ternyata tidak bisa membuat Napoleon Bonaparte merasa tenang dan damai.

Akhirnya pada tanggal 02 Juli 1798, 23 tahun sebelum kematiannya ditahun 1821, Napoleon Bonaparte menyatakan ke-Islamannya dihadapan dunia Internasional.

Apa yang membuat Napoleon ini lebih memilih Islam daripada agama lamanya, Kristen ?

Berikut penuturannya sendiri yang pernah dimuat dimajalah Genuine Islam, edisi Oktober 1936 terbitan Singapura.

“I read the Bible; Moses was an able man, the Jews are villains, cowardly and cruel. Is there anything more horrible than the story of Lot and his daughters ?”

“The science which proves to us that the earth is not the centre of the celestial movements has struck a great blow at religion. Joshua stops the sun ! One shall see the stars falling into the sea… I say that of all the suns and planets,…”

“Saya membaca Bible; Musa adalah orang yang cakap, sedang orang Yahudi adalah bangsat, pengecut dan jahat. Adakah sesuatu yang lebih dahsyat daripada kisah Lut beserta kedua puterinya ?” (Lihat Kejadian 19:30-38)

“Sains telah menunjukkan bukti kepada kita, bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, dan ini merupakan pukulan hebat terhadap agama Kristen. Yosua menghentikan matahari (Yosua 10: 12-13). Orang akan melihat bintang-bintang berjatuhan kedalam laut…. saya katakan, semua matahari dan planet-planet ….”

Selanjutnya Napoleon Bonaparte berkata :
“Religions are always based on miracles, on such things than nobody listens to like Trinity. Yesus called himself the son of God and he was a descendant of David. I prefer the religion of Muhammad. It has less ridiculous things than ours; the turks also call us idolaters.”

“Agama-agama itu selalu didasarkan pada hal-hal yang ajaib, seperti halnya Trinitas yang sulit dipahami. Yesus memanggil dirinya sebagai anak Tuhan, padahal ia keturunan Daud. Saya lebih meyakini agama yang dibawa oleh Muhammad. Islam terhindar jauh dari kelucuan-kelucuan ritual seperti yang terdapat didalam agama kita (Kristen); Bangsa Turki juga menyebut kita sebagai orang-orang penyembah berhala dan dewa.”

Selanjutnya :
“Surely, I have told you on different occations and I have intimated to you by various discourses that I am a Unitarian Musselman and I glorify the prophet Muhammad and that I love the Musselmans.”

“Dengan penuh kepastian saya telah mengatakan kepada anda semua pada kesempatan yang berbeda, dan saya harus memperjelas lagi kepada anda disetiap ceramah, bahwa saya adalah seorang Muslim, dan saya memuliakan nabi Muhammad serta mencintai orang-orang Islam.”

Akhirnya ia berkata :
“In the name of God the Merciful, the Compassionate. There is no god but God, He has no son and He reigns without a partner.”

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tiada Tuhan selain Allah. Ia tidak beranak dan Ia mengatur segala makhlukNya tanpa pendamping.”

Napoleon Bonaparte mengagumi AlQuran setelah membandingkan dengan kitab sucinya, Alkitab (Injil). Akhirnya ia menemukan keunggulan-keunggulan Al-Quran daripada Alkitab (Injil), juga semua cerita yang melatar belakanginya.

Referensi :
1. Memoirs of Napoleon Bonaparte by Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne edited by R.W. Phipps. Vol. 1 (New York: Charles Scribner’s Sons, 1889) p. 168-169.
http://chnm.gmu.edu/revolution/d/612/
2. ‘Napoleon And Islam’ by C. Cherfils. ISBN: 967-61-0898-7
http://www.shef.ac.uk/~ics/whatis/articles/napoleon.htm
3. Satanic Voices – Ancient and Modern by David M. Pidcock, (1992 ISBN: 1-81012-03-1), it states on page 61, that the then official French Newspaper, Le Moniteur, carried the accounts of his conversion to Islam, in 1798 C.E

Tinggalkan sebuah Komentar

REPUBLIK ARTIS!!

Langkah para selebriti menuju panggung politik nasional menuju posisi pemegang kekuasaan di Republik ini semakin mantap dan meyakinkan. Itulah yang sedang dilakoni, antara lain, oleh Marisa Haque, Dede Yusuf, dan Adjie Massaid. Setelah sukses meraih kursi legislatif, mereka berbekalkan kepopulerannya mencoba memulung suara untuk posisi eksekutif, seperti jabatan gubernur atau wakil gubernur. Marisa digandeng PKS melangkah mantap di Banten. Bahkan tak hanya di Banten saja, PKS -konon- juga berminat menggandeng Rano Karno untuk diduetkan dengan callon kuat Gubernur DKI Jakarta. Di propinsi tetangganya, Dede Yusuf didukung penuh oleh PAN sedang mengincar Jawa Barat, sementara Adjie Massaid berduet dengan Gus Ipul –calon dari PKB- sedang melirik Jawa Timur. Tak dapat dipungkiri -sewaktu pemilihan anggota DPR pada waktu lalu-mereka pada kenyataannya telah menunjukkan prestasi mendulang suara yang sangat mengagumkan. Betapa tidak, bahkan suara yang didulang oleh mereka didaerah pemilihan masing-masing menunjukkan hasil yang jauh mengungguli para politisi kawakan.

Tak heran pula jika fenomena keselebritisan ini kemudian juga merasuki para politisi, para eksekutif, para ulama, bahkan para jenderal, pun mulai melakoni kiat berlagak bak selebritis diatas panggung pentas politik nasional dengan memanfaatkan politik pencitraan oleh media.
Apakah Republik kita ini sedang menuju ke zaman Republik Artis ?
***

Sekalian rakyat itu hanya audiens. Mereka mudah terpukau, tergoda, menyumpah, jengkel, menangis, dan tertawa hanya oleh sebuah realitas yang disaksikannya di televisi. Sekalian rakyat pun berubah jadi kerumunan massa yang mudah terombang-ambing dalam arus informasi yang mengalir deras. Realitas yang mereka pahami juga praktis sebatas realitas media –yang kehadirannya tak bisa lepas dari kepentingan dan keterbatasan. Apa pun, begitulah peradaban kita kini.

Seorang pemikir, ia biasa disebut filsuf, Noam Chomsky, mengingatkan kita betapa gawatnya kecenderungan ini. Sampai-sampai ia mengatakan bahwa politik itu hanya permainan media. Pria Yahudi-Amerika itu menyebut industri pers di negerinya telah tumbuh menjadi kekuasaan besar. Ia seperti punya otoritas untuk memutuskan mana baik, mana buruk, mana benar, dan mana salah.

Chomsky pun berteriak. Ia tidak rela melihat pers di negerinya berkolaborasi dengan pemerintahan Gedung Putih dan perusahaan-perusahaan raksasa, lalu bersekongkol mengamankan kepentingan bersama. Utamanya dalam kebijakan luar negeri. Tema-tema kolaborasi itu bisa tentang demokrasi, advokasi HAM, atau perang melawan narkoba. Prakteknya, semua dilakukan dengan standar ganda. “Media pers Amerika telah merekayasa kesepakatan publik,” ujarnya. Kesepakatan yang ada cuma fakta media, bukan realitas publik yang sebenarnya. Kesepakatan semu. Media pers telah menjadi antek Gedung Putih dan sekalian raksasa industri di negeri adikuasa tersebut.

Namun media Amerika pula yang membuat buku Chomsky, Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance, menjadi best-seller dalam pekan-pekan ini di Amazon.com. Gara-garanya, Presiden Venezuela Hugo Chaves, ketika berpidato di depan Sidang Umum PBB, 20 September lalu, memuji-muji Noam Chomsky dan mengutip isi bukunya. Promosi gratis itu semakin menggema, karena Chaves lagi-lagi menunjukkan sikap penentangannya yang terbuka kepada si “iblis” George W. Bush. Aksi Chaves mendapat liputan luas.

Media pers sebagai institusi tentunya netral. Ia bisa menjadi sarana penyesatan publik, sebagaimana kritikan Chomsky, atau bisa menjadi fasilitas komunikasi yang berguna. Syaratnya adalah komunikasi yang jujur. Apa yang disampaikan media secara jernih dipahami publik. Di sini pers juga bisa menjadi agen demokrasi yang efektif. Ia bisa ikut memandu menuju pencapaian kesepakatan umum.

Kuncinya adalah tindak komunikasi aktif, kata Jurgen Habermas. Pemikir Jerman itu mengingatkan pentingnya media pers menjaga komunikasi dua arah secara seimbang. Komunikasi satu arah bisa membuat salah kaprah. Itulah yang biasa dilakukan koalisi birokrasi dan pemain bisnis di negara berkembang. Maka, kesepakatan yang muncul cenderung semu, distortif, dan cuma melahirkan tatanan rapuh. Maka, bagi Habermas, media perlu ikut memainkan tindak komunikasi aktif agar terjalin kesepahaman yang tanpa rekayasa.

Sebagai bagian dari dunia yang terbuka, pers Indonesia sedikit banyak terbawa oleh tren dunia. Ia juga mulai berkembang menjadi kekuatan besar yang sangat potensial untuk memegang hegemoni. Sejauh ini, sepertinya persekutuan tiga pilar –negara, dunia usaha, dan media pers, seperti gambaran Chomsky di Amerika– tidak (belum) menjangkiti Indonesia. Pentas media bisa menjadi milik siapa saja.

Maka, dari pentas media, lahir selebriti-selebriti kondang. Mereka umumnya manusia pilihan –setidaknya berparas menawan dan berpostur menarik. Mereka pun menjadi pujaan publik dan, diakui atau tidak, punya pengaruh. Ibarat model busana, mereka juga menjadi acuan, ikut menentukan tren.

Dalam konteks ini, barangkali pendapat Roland Barthes, pemikir Prancis, jadi relevan. Fashion bisa menjadi hegemoni, dan tren busana pun seolah satu hal yang kudu diikuti. Begitu halnya pentas keartisan. Boleh jadi, ia dapat melahirkan hegemoni pula atas audiens. Fenomena ini lalu masuk ke jurusan politik ketika audiens menjelma jadi sekalian rakyat alias massa pemilih.

Di sini hegemoni keartisan akan menjadi modal politik. Bisa besar, bisa kecil. Jangan heran bila hegemoni keartisan kemudian muncul dalam pilkada atau pemilu legislatif. Bahkan ada fenomena terbalik, politikus berlaku bagai artis untuk menguatkan hegemoninya. Lepas dari soal adakah ini sistem rekrutmen yang baik atau tidak, itu barangkali kehendak zaman.

Jangan mengecam artis. Tak usah pula mempersalahkan media. Keputusan pemilih memang selalu berada di bawah bayang-bayang hegemoni itu. Namun, kembali pada pendapat Habermas bahwa tindak komunikasi aktif adalah cara menggugah (juga kampanye) yang rasional karena sangat kalkulatif. Wallahu’alam

Komentar (2)

Menanam Pohon Tanpa Akar

By : Syamsul Hadi

Belum lama ini beberapa pejabat dan pengamat menyampaikan kekhawatiran tentang kemungkinan terulangnya kembali krisis ekonomi di Indonesia, dengan melihat indikasi-indikasi ekonomi dan finansial yang mirip dengan yang terlihat menjelang Krisis Asia 1997-1998.

Hal ini mengingatkan saya pada sebuah diskusi akademis di Tokyo sewindu silam, ketika seorang peserta diskusi menyatakan, Krisis Asia sampai batas tertentu merupakan pembuktian dari nubuat teori dependensi (dependency theory), yang intinya menyatakan bahwa posisi negara-negara kapitalis pinggiran (peripheral countries) sangat lemah dan rentan (fragile) sehingga sewaktu-waktu dapat diruntuhkan oleh dinamika dan fluktuasi dalam sistem kapitalisme global.

Kerentanan itu terutama disebabkan oleh ketergantungan finansial ekstrem negara-negara tersebut terhadap para pemilik modal di negara-negara maju. Dalam ungkapan Robert Packingham, “The more a nation’s economy is penetrated by loans, investment, aid, and reliance on external trade, the more dependent the nation is” (Packingham, 1998:137).

Teori yang menjadi arus utama dalam ilmu sosial dekade 1970-an ini jelas bukan tanpa kelemahan. Solusi radikal yang ditawarkannya, revolusi dan pemutusan mata rantai ekonomi domestik terhadap sistem kapitalisme global, misalnya, jelas lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Negara-negara Asia Timur, seperti Korsel, China dan Taiwan mampu melakukan percepatan kemajuan ekonomi bukan dengan menutup diri, namun justru dengan strategi industrialisasi berorientasi keluar (outward oriented industry), dengan penguatan ekonomi domestik yang disertai pemanfaatan peluang-peluang yang ada di pasar global.

Dependensi dan otonomi

Sebaliknya, negara-negara komunis di Eropa Timur justru ambruk di pengujung 1980-an karena pemerintahnya yang terlalu ideologis, tertutup dan secara ekstrem mengabaikan mekanisme pasar. Persoalannya bukan terletak pada ideologi liberalisme atau sosialisme, tetapi pada ketahanan ekonomi sebuah bangsa, yang dapat memastikan bahwa fluktuasi ekonomi global tidak dengan semena-mena dapat menggoyahkannya. Ibarat pohon, pembangunan di sebuah negara harus dapat menancapkan akar yang kuat secara ekonomi dan sosial. Tanpa penguatan ke dalam, mustahil sebuah bangsa bisa eksis dalam kompetisi global.

Di Korsel, keterlambatan memulai industrialisasi tidak menghalangi pemerintahnya untuk mengembangkan daya saing industri di sektor manufaktur. Hasilnya, produk otomobil dan elektronik Korsel seperti Samsung, Hyundai, dan LG jelas bukan hanya jago kandang, tetapi pemain tangguh di Asia dan bahkan di level antarbenua.

Seperti negara-negara Asia lainnya, awalnya Korsel memiliki ketergantungan yang tinggi pada modal Jepang dan bantuan ekonomi AS. Yang patut dicermati adalah bagaimana negeri ginseng itu secara sistematis mengurangi ketergan- tungan pada modal dan teknologi asing melalui kebijakan industri (industrial policy) yang runtut dan determinatif.

Meminjam ungkapan Dudley Seers (1981), ketergantungan ekonomi tidak dengan sendirinya menutup ruang bagi suatu negara untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Yang harus dipastikan adalah terjaganya otonomi untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan guna meletakkan fondasi ekonomi nasional yang tahan uji. Dependensi atau ketergantungan pada utang dan modal asing harus diimbangi dengan kemampuan memperkokoh, memperdalam dan mengintegrasikan struktur ekonomi dan industri bangsa ini.

Dalam waktu yang sama, sebuah negara kapitalis “pinggiran”, seperti Indonesia harus dapat mengubah tantangan dalam sistem kapitalisme global menjadi peluang yang dimanfaatkan secara realistis dan kreatif sehingga negara itu tidak terus- menerus menjadi “bonsai” di kancah antarbangsa. Dalam tata pembagian kerja internasional (international division of labour) harus diupayakan suatu strategi pembangunan yang secara sistematis dapat menggeser keunggulan komparatif Indonesia dari tenaga kerja murah, bahan mentah, dan kekayaan alam kepada sebuah ekonomi yang didominasi oleh SDM yang terampil, produksi manufaktur dan pemilikan sektor ekonomi berdaya saing tinggi.

Akar yang rapuh

Negara-negara seperti Korsel, Jepang dan Malaysia melakukan liberalisasi ekonomi pada saat struktur ekonomi dan industri mereka sudah cukup tangguh. Di sisi sosial telah tercipta pula kelas menengah yang terdiri dari industriawan nasional dan golongan profesional yang mampu menjadi tulang punggung ekono- mi bangsa. Dalam situasi krisis, saat negara-negara tersebut berhadapan dengan tekanan-tekanan fluktuasi ekonomi global, kelas menengah tersebut menjadi semacam “pakubumi” (mainstay) yang secara faktual menopang daya tahan ekonomi.

Adalah naif untuk memandang investor asing sebagai sejenis “sinterklas agung” bagi ekonomi bangsa yang sedang terpuruk ini. Pada masa krisis, “kesetiaan” investor asing pantas diragukan, seperti tecermin dari hengkangnya beberapa perusahaan raksasa (MNC) asing dari bumi pertiwi semasa Krisis Asia. Wajar saja, logika modal asing memang logika pencarian profit, ia mengalir ke arah mana keuntungan lebih besar dapat diraih.

Alih-alih terus berjibaku mengambil hati para investor asing, perlu pula dipikirkan bagaimana strategi untuk mewujudkan struktur ekonomi domestik yang lebih “dalam” dan kokoh, dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi lokal yang ada, termasuk SDM di sektor informal, UKM dan sumber daya kelautan yang tetap potensial. Harus ada masanya kelak negara-negara lain menunggu investasi kita, dan bukan kita yang terus gelisah menunggu investasi mereka.

Betapapun kita telah terikat dengan banyak perjanjian perdagangan bebas di level regional dan global, tentulah masih tersedia rooms for maneuver untuk melindungi rakyat lemah dan memperkuat basis ekonomi domestik. Adalah penting untuk memelihara ruang otonomi dalam menentukan arah kebijakan pembangunan agar nasib negeri ini tidak lagi lebih banyak ditentukan oleh sesuatu atau seseorang “di luar sana”.

Memang, tak perlu hantaman badai untuk menumbangkan pohon dengan akar yang rapuh. Cukup angin semilir. Cukup jujurkah kita untuk menyadarinya?

By : Syamsul Hadi

Tinggalkan sebuah Komentar

Neoliberalisme – Kolonisasi Homo Ekonomikus dan Homo Finansialis

By : B. Herry-Priyono

Saya akan memulai dengan pertanyaan what is neoliberalism? Apa itu neoliberalisme? Ini bisa membuat saya balik ke tahun 1920-an ketika istilah itu muncul. Tapi istilah waktu itu berbeda dengan yang dipahami sekarang. Dari sejarah yang sangat panjang itu, apa itu neoliberalisme, maka jawaban saya kurang lebih, neoliberalisme adalah kolonisasi atas dua bidang.

Pertama, neoliberalisme merupakan kolonisasi homo ekonomikus atas dimensi-dimensi lain hidup manusia. Jadi, instink kita untuk kalkulasi untung-rugi menurut seorang kapitalis itu sedang mengkolonisasi politik, pendidikan, cara kita berpikir, bahkan berelasi dengan orang. Sekarang aspek ekonomikus itu yang sedang mengkolonisasi aspek lain dalam diri manusia. Jadi, dimensi ekonomi dalam diri kita itu mengusai, baik aspek biologis, aspek sosial, aspek kultural, aspek politik, aspek hukum dan sebagainya. Dengan demikian, neoliberalisme itu sesungguhnya merupakan faham tentang gambaran manusia—siapa itu manusia. Siapa itu manusia? Manusia itu (senyatanya-ed) adalah makhluk spiritual, makhluk biologis, makhluk politis, makhluk kultural dan sebagainya. Namun, menurut neoliberalisme, jawabannya bukan! Manusia itu pada intinya adalah makhluk ekonomi. Implikasinya besar sekali. Itulah mengapa banyak aspek-aspek kultural yang kemudian mengalami marketisasi. Aspek-aspek sosial, aspek-aspek politik, pendidikan dan sebagainya mengalami “ekonomisasi”. Mengapa? Kalau dibelakangnya tidak ada sebuah pengandaian bahwa ekonomi itu lebih tinggi dari yang lain, tentu tidak akan menjadi seperti itu.

Kedua, kolonisasi homo finansialis—menyangkut masalah keuangan—atas homo realis (nyata). Homo ekonomikus itu berhadapan dengan kalkulasi untung rugi, uang, makanan, perumahan—bagaimana mencukupi kebutuhan hidup. Nah, apa yang terjadi pada lapis kedua: neoliberalisme adalah kolonisasi homo finansialis—menyangkut masalah keuangan—atas homo realis (nyata)—makanan, minuman. Jadi, logika uang mengkolonisasi apa saja yang real, konkret. Di Cibaduyut, pabrik sepatu itu adalah real, produksi real; sedangkan yang finansialis adalah Bursa Efek Jakarta. Jadi hal yang menyangkut soal keuangan mengkolonisasi ekonomi yang konkret. Ekonomi keuangan mengkolonisasi ekonomi real. Itulah mengapa sekarang di koran-koran kita membaca ratapan bahwa di Indonesia sektor real-nya tidak maju. Itu terjadi karena yang berkembang adalah homo finansialisnya.

Karena istilah neoliberalisme itu seringkali disalahpahami dengan istilah tahun 1930, maka seringkali juga bisa disebut neoliberalisme itu adalah fundamentalisme pasar. Fundamentalisme pasar artinya logika pasar diterapkan pada semua hal; cara berpikir pasar itu tidak lagi menjadi salah satu prinsip untuk mengorganisasi hidup, melainkan dipakai untuk mengorganisasi seluruh hidup. Bagaimana itu terjadi? Itu terjadi karena akumulasi laba dari para kapitalis itu mandek. Cara untuk melakukan akumulasi yang lebih besar adalah mengkolonisasi semua aspek kehidupan dengan logika pasar. Itulah mengapa timbul gelombang privatisasi.

Sebenarnya ekspansi homo ekonomikus ke homo-homo lain itu sesuatu yang biasa dalam sejarah—karena kalau orang memiliki agenda, itu ekspansif. Tetapi masalahnya begini: ini—kolonisasi homo ekonomikus-ed—hanya akan menjadi masalah sangat serius ketika akses pada kebutuhan dasar—pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perumahan, pakaian—masuk ke dalam logika pasar. Dasar itu artinya, tanpa makan kita tidak bisa hidup. Itu dasar. Mobil, itu bukan dasar, karena kalaupun toh kita tidak punya mobil, kita tetap bisa hidup. Tetapi kalau tidak punya air dan tidak punya makanan, itu dasar, karena tanpa minum dan makan pasti kita tidak bisa hidup. Itu pasti.

Jadi, ini semua akan menjadi masalah serius hanya jika akses pada hal-hal dasar dan kebutuhan dasar itu tadi masuk ke dalam logika pasar. Perumahan, makanan, air itu bukan lagi hak asasi, tetapi tergantung kepada kemampuan daya beli—punya uang atau tidak. Makanan dan air itu adalah kebutuhan dasar. Artinya, tanpa makanan dan tanpa minum kita akan mati, titik. Karena dasar itulah maka dinamakan hak asasi. Hak asasi itu artinya anda punya duit atau tidak, anda berhak memperoleh makanan dan minuman. Kalau akses terhadap minuman dan makanan itu ditentukan oleh daya beli—punya atau tidak punya duit—maka menjadi masalah. Jadi, sekali lagi, itu menjadi masalah serius ketika akses orang terhadap minuman, kesehatan dan makanan—basic need—tergantung bukan lagi pada hak asasi, melainkan pada daya beli—kemampuan untuk membeli. Kalau saya bisa membeli, saya bisa mendapatkan lingkungan hidup yang paling sehat, tetapi kalau tidak bisa maka akan mendapatkan lingkungan hidup yang paling buruk. Jika saya memiliki daya beli saya bisa memperoleh seluruh makanan yang ada di bawah langit, tetapi jika tidak saya tidak akan bisa makan apapun juga.

Sekali lagi masalahnya adalah, ini menjadi masalah serius, karena akses ke bidang-bidang lain, seperti politik, hukum dan sebagainya sangat tergantung pada daya beli. Dengan demikian, “tiket” untuk bisa makan dan mimum itu bukan lagi hak asasi manusia, melainkan daya beli. Orang disebut miskin karena dia tidak memiliki daya beli, titik! Jadi tidak usah meromantisasi bahwa orang miskin itu miskin jiwanya, miskin sukmanya. Ya, fine.. but the first of all… orang itu disebut miskin karena tidak punya daya beli untuk kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jadi gagasan neolibiberalisme itu memiliki kaitan yang sangat problematis dengan persoalan poverty (kemiskinan). Intinya adalah: karena akses pada kebutuhan dasar hidup bukan lagi masalah hak asasi, melainkan karena masalah daya beli. Hubungannya dengan masalah kemiskinan ada di situ.

Ada suatu masalah yang lebih besar lagi—kolonisasi homo finansialis atas homo realis tadi itu kurang lebih ini datanya:

Tahun 1971 sekatar 90% dari transaksi finansial global per hari 1,4 milyar dolar. Itu terkait dengan kinerja sektor real. Hanya 10% untuk bermain-main dengan saham atau valas dan sebagainya. Tahun 1990 sudah mulai terbalik. Tahun 2000 sekitar 95% dari transaksi finansial global per hari 1,5 triliun dolar, itu berupa transaksi spekulatif yang 40% darinya spekulasi kecepatan mondar-mandir 1—7 hari. 40% darinya memiliki kecepatan kurang dari 2 hari.

Implikasi dari neoliberalisme itu begini: segala bentuk proyek bersama—seperti kita ingin membangun sebuah bangsa—membentuk Indonesia—atau kita ingin membentuk sebuah komunitas, atau kepentingan publik—lingkungan sehat, memecahkan kemiskinan. Apa yang tragis adalah: segala macam proyek bersama itu tidak lagi mungkin dikejar secara sengaja. Usaha membangun Indonesia tidak bisa lagi dikejar secara sengaja. Segala macam proyek bersama tidak bisa lagi dikejar secara sengaja, termasuk lingkungan hidup yang sehat, tidak bisa lagi dikejar secara sengaja.

Itu agak subtil, kenapa? Lingkungan hidup yang baik, anak-anak sekolah 9 tahun hanya akan terjadi jika (program tersebut-ed) menguntungkan. Jika tidak menguntungkan, kita tidak tahu apakah akan terjadi atau tidak. Jadi, bahasanya: seperti Indonesia, atau lingkungan hidup yang sehat atau anak-anak sekolah 9 tahun itu can no longer be persuade intentionally—tidak mungkin dituju secara langsung, melainkan harus melingkar-lingkar dulu, apakah menguntungkan atau tidak. Apa yang mengerikan dalam neoliberalisme adalah: lingkungan hidup yang sehat, pembentukkan bangsa Indonesia dan sebagainya tidak bisa lagi dikejar secara sengaja.

Oleh sebab itu, lingkungan hidup yang sehat, wajib belajar 9 tahun, itu tidak mungkin bisa lagi dikejar secara sengaja sebagai proyek kolektif. Mengapa? Kira-kira begini: kalau lingkungan yang sehat itu menguntungkan homo ekonomikus, ya bagus, tapi kalau tidak terjadi, itu memang bukan tujuan homo ekonomikus. Tujuan homo ekonomikus itu adalah mencari laba, bukan menciptakan lingkungan yang sehat. Sama juga dengan pembantukan bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia terbentuk, itu bagus, tetapi kalau tidak terbentuk, itu juga bukan tujuan kami datang ke sini sebagai investor. Itu argumen saya tentang hubungan Indonesia dengan globalisasi.

Bagi para pemain global, mereka tidak perduli apakah Indonesia akan terbentuk sebagai bangsa atau tidak. They don’t care. Orang seperti Bill Gates atau George Soros dan lainnya itu they don’t care, they don’t care apakah Indonesia akan terbentuk atau tidak. Apakah bangsa Indonesia itu terbentuk atau tidak, they don’t care. Kalau terbentuk ya syukur, tetapi kalau tidak terbentuk, itu bukan tujuan kami sebagai para pemain global. Begitu kira-kira. Itulah mengapa, menurut para neolib nasionalisme, patriotisme dan lainnya itu rubbish. Proyek bersama untuk mengentaskan ini dan itu adalah rubbish. Sekarang mulai masuk akal. Atau seandainya pun pembentukkan bangsa Indonesia dianggap berguna, tujuannya tidak lain adalah supaya ada pangsa pasar.

Kalau situasi pendidikan, kondisi pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, politik, hukum, museum, kebudayaan dan sebagainya tidak lagi dan bukan lagi masalah human rights, tetapi masalah daya beli, tentu saja bebas dari kemiskinan juga bukan masalah human right, tetapi masalah daya beli. Bisa saja kita mengumumkan dengan jargon yang sangat tinggi tentang kebebasan, kebebasan, tetapi in the end, untuk gagasan neoliberalisme tiket untuk mendapatkan kebebasan itu adalah ada tidak adanya daya beli. Itulah mengapa untuk negara-negara yang sungguh-sungguh kaya gagasan neoliberalisme tidak menjadi masalah. Tetapi untuk sebuah negara—yang menurut World Bank November 2006 itu 108,78 juta penduduk itu dibawah 2 dolar—this is a big, big problem. Karena tiket untuk sanitasi, tiket untuk pendidikan, tiket untuk akses hukum dan lainnya itu tidak dianggap sebagai masalah human rights, tapi daya beli. Maka untuk negara yang sebagian penduduknya punya daya beli no problem, tetapi untuk sebuah negara yang sepauh penduduknya itu sangat miskin, tentu saja menjadi masalah sangat besar. Dan itulah mengapa anda perlu hati-hati berbicara soal hak asasi. Hak asasi sipil dan politik itu sungguh lain dengan hak asasi ekonomi dan sosial. Apa yang berkembang di Indonesia itu adalah sipil dan politik, belum menyentuh masalah akses ekonomi dan hak ekonomi dan sosial lainnya.

Gagasan neolib itu kurang lebih seperti ini:

Agenda Pengentasan Kemiskinan → Logika Pasar Bebas → Orang Miskin

Ada agenda menghapus kemiskinan, lalu akan lewat apa yang disebut sebagai logika pasar bebas, baru setelah itu sampai pada orang miskin. Jadi bukan langsung, melainkan akan lewat jalan melingkar, yaitu lewat logika pasar bebas dulu. Menurut argumen para neoliberal, orang miskin itu hanya terentaskan kalau melalui logika pasar bebas. Jalan melingkar inilah yang nanti akan kita lihat, bahwa ini akan membuat pengentasan kemiskinan itu hanya sebagai hasil sampingan. Side effect saja, dan tidak bisa dikejar secara sengaja. Skema di atas adalah skema yang sangat khas dari pendekatan neoliberalisme terhadap so many problem, terhadap banyak masalah: entah tentang poverty reduction, entah tentang pembentukan bangsa Indonesia, entah pendidikan anak-anak, entah tentang lingkungan hidup yang sehat. Agenda neoliberalisme yang khas tidak akan langsung, melainkan akan selalu melalui logika pasar.

Sekarang saya akan contohkan langsung. Di Indonesia ada agenda penghapuskan kemiskinan, dan itu menjadi flat form Yudhoyono (SBY), bukan?! Kalau anda baca koran, ada pembicaraan global competitiveness, lalu soal capital market, lalu ada SBI, ada SUN, ORI, ect. Sertifikat Bank Indonesia, surat utang negara, kemudian ORI, lalu ada business confidence (kepercayaan bisnis), ect. Hal-hal Itulah yang dibicarakan tentang ekonomi Indonesia setiap hari di koran-koran. Jadi, ketika membicarakan ekonomi, itulah yang dibahas.

Jadi yang diotak-atik sebagai masalah ekonomi adalah itu. Kalau misalnya saja kemiskinan terentaskan, itu hanya sebagai efek sampingan dari kinerja yang dibahas tadi. Itu poin yang sangat sentral. Penjelasannya begini: daripada langsung menyelesaikan orang miskin, maka energi ekonomi, energi politik, energi hukum itu dikonsentrasikan untuk hal-hal itu tadi. Dengan begitu, masalah kemiskinan sesungguhnya tidak akan tersentuh. Itulah logika yang lugas tentang neoliberalisme. Itu adalah masalah akumulasi finansial. Itu bukan soal pabrik atau apa, itu soal indeks harga saham. Bukan soal petani, tetapi soal indeks harga saham naik berapa poin. Maka yang terjadi in state of orang miskin itu solved, seluruh energi akan terpenjara pada masalah-masalah seperti yang dibahas di koran tadi. Dan yang terjadi adalah akumulasi finansial, yang tidak ada kaitannya dengan masalah kemiskinan. Itulah makanya seluruh ratapan kita sama sekali tidak ada kaitannya dengan sektor pertanian, manufaktur dan lain-lain. Ekonomi finansial growth­-nya luar biasa tinggi, sementara pertanian growth-nya minus 0,5 (kwartal pertama 2007).

Itulah yang saya sebut dua lapis neoliberalisme: kolonisasi homo ekonomikus atas homo-homo lain, dan yang kedua kolonisasi homo finansialis atas homo realis. Apa yang tragis? Walaupun tidak ada kaitannya—tetapi jika terjadi kolaps dalam ekonomi finansial, seperti yang terjadi pada tahun 1997—semua terkena dampaknya. Bukti retorik saja, bukti wacana saja, bahwa itu (ekonomi finansial) yang menjadi konsentrasi sunggug-sungguh. Baca saja koran, rubrik bisnis finansial, ketika bicara soal ekonomi semuanya hanya membahas kepercayaan bisnis yang tidak ada. Sekarang saya tanya, apa sih kaitannya antara kepercayaan bisnis atau capital market dengan orang yang hidup di bawah 8.000? Nothing! Meminjam istilah Karl Polanyi, itulah kondisi, baik ekonomi, politik, hukum dan sebagainya yang disebut sebagai disembeded (tercerabut). Artinya, ekonomi finansial tidak ada kaitannya dengan masalah kemiskinan dan seterusnya. Seluruh energi politik, hukum, uang tidak ada kaitnnya dengan concern dan suka duka orang-orang biasa. Kalau jumlahnya kecil sekali, perhaps there is no problem, urgently. Tetapi kalau jumlahnya 108,78 juta, maka itu mengerikan. Karena itu, dalam cuaca neoliberal sebaiknya kita tidak berharap terlalu banyak kepada pemerintah maupun investor besar, karena rutenya pasti akan melewati proses antara—yaitu logika pasar. Pada akhirnya energi kita hanya akan habis dalam proses antara terebut.

Implikasinya apa untuk agenda-agenda riset? Cukup pasti, bahkan riset tentang kemiskinan pun tidak bisa lagi hanya teoretis, juga tidak bisa hanya praktis. Karena, seperti sudah ditunjukan tadi, “the devil” itu bukan hanya di aksi, bahkan di dalam premis yang teoretis sekali. Gagasannya tentang manusia sendiri merupakan gagasan mistaken. Saya punya kesimpulan sementara bahwa homo ekonomikus itu tidak ada! Homo ekonomikus itu adalah pengandaian metodologis yang dianggap sebagai kodrat manusia. Jadi manusia ekonomi itu tidak ada dalam kenyataan. Manusia ekonomi itu hanya perangkat metodologis untuk berpikir. Jika itu diperlakukan sebagai kodrat manusia—sebagaimana halnya neoliberalisme—itu salah total! Tetapi untuk menemukan itu anda harus tahu filsafat, tahu epistemologi dan melacak lagi ke abad XV, XVI, XVII, bagaimana Plato, Aristoteles, Adam Smith, Karl Polanyi dan sebagainya. Tentu saja kita harus bersinergi pada berbagai sayap, sebab masalahnya tidak akan selesai pada tingkat teoretis, dan sebagaimana masalahnya tidak akan selesai hanya pada tingkat praktis saja.

Pembongkaran terhadap persoalan itu besar sekali. Implikasinya untuk riset itu paling tidak tiga level: level teoretis, policy dan aksi. Misalnya: saya kasih contoh bagaimana riset teoretis yang memiliki kaitan langsung dengan masalah-masalah tersebut. Pertama, riset teoretis dikonsentrasikan pada tipe ekonomi politik yang sedemikian terobsesi dengan disembeded economy? Pertanyaannya, mengapa sampai begitu? Itu adalah kawasan yang sama sekali belum tersentuh di Indonesia. Kedua, dalam cuaca neoliberal berbagai proyek bersama itu tidak mungkin lagi dikejar secara sengaja. Misalnya pembentukan bangsa Indonesia, itu tidak lagi bisa dikerjar secara sengaja. Lingkungan hidup yang baik, pendidikan anak, itu hanya diperlakukan sebagai hasil sampingan dari logika pasar. Artinya, the collapse of the public! Apa yang disebut sebagai publik itu collapse. Untuk itu, kita memerlukan strategi berpikir, strategi riset untuk reviving, menghidupkan kembali publik. Karena, sekarang yang publik itu dianggap najis—“ah, itu sosialis”.

Tetapi saya berani bertaruh. Jika agenda para neolib adalah minimalisasi peran negara, pemerintah, coba sekarang kita hapuskan pemerintah, pada akhirnya mereka juga akan membutuhkan suatu badan publik entah namanya apa. Maka apa yang disebut sebagai republik is impossible to be delete. Tetapi sekarang bagaimana caranya reviving dan cara menghidupkan kembali. Itu saya sudah berpikir enam tahun ini dan tidak mudah, bahkan pada taraf discourse pun—pada taraf logika dan strategi berpikirnya—karena para neoliberal akan mengatakan bahwa nasionalisme itu rubbish. Tentu saja kemudian hilang semua yang publik. Bahkan istilah-istilah yang menggunakan publik pun sudah dianggap rubbish. Itu yang kedua. Ketiga, ini adalah lewat jalan langsung, intentional. Intension itu bahasa Latin untuk memasukkan. Jadi kalau saya bangun pagi dan naik travel ke suatu tempat, itu saya memasukkan diri datang ke tempat tersebut. Itu adalah logika ketidaksengajaan, unintentionality. Pertarungan antara intentionality dan unintentionality itu masalah tersembunyi yang luar biasa. Itu tidak mudah juga. Tetapi harus ada orang yang masuk ke situ.

Saya akan masuk pada hal yang praktis saja. Yang terakhir contohnya pada aras teoretis, siapa sih itu manusia ekonomi? Kalau mereka memitoskan si homo ekonomikus, siapa sih itu sebenarnya? Coba dibongkar, karena itu mitos. Masa mitos mau dijadikan panduan ke depan? Kesimpulan sementara saya, itu tidak ada! Anda itu adalah homo ekonomikus, homo politicus, homo socialis, homo culturalis dan sebagainya. Tetapi, para neoliberal memutlakan homo oeconomikus sebagai kodrat paling dalam dari manusia. Tetapi, setelah saya lacak ke sana-sini, ternyata itu tidak lebih dari perangkat berpikir. Misalnya: kalau ada hidup setelah kematian, itu mengandaikan adanya Tuhan. Jadi, Tuhan itu diandaikan, padahal ada atau tidaknya kita tidak tahu. Sama juga dengan homo ekonomikus. Homo ekonomikus itu adalah sebuah pengandaian cara berpikir, apakah ada atau tidak, memang tidak ada! Tetapi kemudian itu dianggap sebagai kodrat manusia yang konkret. Itu kan kesalahan cara berpikir yang istilah gagahnya itu epistemicology fallacy—kekeliruan cara berpikir. Hal yang sangat menakutkan adalah seluruh praktik-praktik itu, dan jenis ilmu ekonomi yang dipelajari di universitas itu akan menciptakan homo ekonomikus, meskipun homo ekonomikus tidak ada. Itu yang sangat menakutkan. Kalau sebuah benda saya jatuhkan tanpa penahan apapun akan jatuh, apapun rumusnya. Itu grafitasi. Tetapi, meskipun homo ekonomikus itu tidak ada, jika praktik-praktik ilmu ekonomi di universitas menyatakan homo ekonomikus itu ada dan dikemukakan terus- menerus, pada akhirnya terbentuk juga.

Sekarang pada tingkat policy. Pertarungan riset dan advokasinya misalnya adalah bagaimana hak asasi sosial-ekonomi itu punya kesejajaran dengan sipil dan politik. Itu riset pada tingkat policy yang tidak mudah, karena mengandaikan level teoretis juga. Itu membutuhkan sebuah pembongkaran dari gagasan kita tentang kekuasaan, dan itu harus sampai pada tataran mendesakkan pada level policy.

Bagian terakhir tentang aksi. Riset-riset dalam hal aksi itu dalam iklim neoliberalisme sebaiknya diarahkan ke arah mana saja? Tadi saya sudah berargumen bahwa dengan atau tanpa restu pemerintah dan para investor, pada akhirnya ini (masyarakat) harus bergerak sendiri. Bahkan seringkali mengandalkan restu ini (pemerintah dan bisnis) tidak akan terjadi apa-apa. Kalau mereka membantu ya syukur, kalau tidak membantu, ya mereka memang tidak memiliki maksud untuk itu. Saya kasih contoh saja. Beberapa hari yang lalu Suara Ibu Peduli di Jakarta punya banyak sekali jaringan. Mereka memperbaiki sanitasi, pendidikan anak, pendidikan gizi dan sebagainya. Mereka datang pada saya. Mereka belajar kredit union. Nah, lalu diterapkan dengan tanggung renteng. Sekarang membengkak, kemudian mereka mendapat undangan untuk mendirikan di Bekasi. Tetapi itu tidak bisa dilakukan karena tidak punya modal. Karena itu mereka mendatangi saya untuk dihubungkan dengan beberapa jaringan yang mungkin bisa membantu menyediakan uang antara 50—100 juta yang akan kembali dalam waktu satu tahun. Orang-orang itu akan menjadi korban dari sebuah sistem modern. Kalaupun orang-orang itu akan berusaha, kemudian pergi ke lembaga keungan dia harus memberi jaminan. Maka bagaimana menciptakan formasi modal di masyarakat sendiri tanpa tergantung pada bank-bank konvensional yang memang menuntut kemelekhurupan sertifikat-sertifikat yang jelas sekali. Nah, itu tidak akan dilakukan oleh masyarakat kecil, yang bahkan melihat kertas pun seringkali sudah takut. Karena itu, harus dilakukan formasi modal di masyarakat sendiri. Tetapi, cukup pasti dari pengalaman-pengalaman itu, formasi modal saja tidak akan menyelesaikan masalah apapun juga jika tidak disertai trainning kewirausahaan. Maka kuncinya adalah, salah satunya pada tingkat aksi adalah formasi modal yang mungkin katakanlah kredit union ditambah enterpreneurship atau kewirasusahaan. With or withaut the blessing of the government dan the investor—dengan atau tanpa restu dari pemerintah dan penanam modal—pada akhirnya firmasi modal dan kewirausahaan harus dilakukan sendiri oleh mereka. Maka sampailah pada argumen yang terakhir itu begini kira-kira begini:

Kalau masalahnya adalah kredit union dan kewirasusahaan pada tingkat itu, bukankah itu juga menggunakan logika ekonomikus? Jawabannya, ya. Tetapi, ada perbedaan yang luar biasa besar antara jenis ekonomikus itu dengan ekonomikus dalam makna neoliberalisme. (Karena pandangan itu mungkin saya akan dituduh oleh beberapa kawan Marxis ortodoks: wah, kompromi). Kurang lebih argumen saya begini: masalahnya bukan pro-pasar atau anti-pasar, tetapi masalahnya adalah memilih antara pasar yang tertanam atau pasar yang tercerabut. Perhaps the choice is not between for or againts market economy, but rather between embaded market economy and disembaded market economy.

By : B. Herry-Priyono

Komentar (1)

ECOCIDA: Buah Kesalahan Konsep dan Praktik Pembangunan Nasional

Oleh M Ridha Saleh

Pada 1971, ketika meresmikan Pasar Klewer di Solo, Presiden Soeharto menyatakan pembangunan akan terus dilakukan dengan menggunakan dana pinjaman asing. Dan, kekayaan hutan di berbagai pulau akan dijual demi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk merealisasi ide itu dibuatlah Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA), Undang-Undang Pokok Pertambangan (UUPP), Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) sebagai landasan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Lalu, berpijak pada tiga undang-undang yang angat bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) holiganisme Orde Baru (Orba) melepaskan 64 juta hektare (ha) hutan Indonesia melalui izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada 500-an pengusaha swasta asing dan nasional. Tidak hanya itu, 30 juta ha kawasan hutan diobral untuk dikonversi menjadi perkebunan, pertambangan, dan lahan-lahan baru untuk pertanian monokultur yang diperuntukkan kepada ratusan perusahaan swasta nasional yang bisnisnya melibatkan para jenderal, keluarga, dan kroni-kroninya.

Melalui konsep dan praktek pembangunan seperti itu pemerintah Orba mampu meningkatkan pendapatan perkapita dari 80 dolar AS (1967) menjadi 900 dolar AS (1997), ekspor dari 665 juta dolar (1967) menjadi 52 miliar dolar AS (1997), atau rata-rata tumbuh 9 persen per tahun. Angka pertumbuhan itu terus berjalan konstan sehingga pada 1990-an pemerintah Orba mendapat pujian dari sejumlah negara kreditor dan lembaga keuangan internasional.

Tapi, sejatinya di sisi lain, selain ekonomi tumbuh 9 persen, hutang luar negeri Indonesia juga meningkat rata-rata 14 persen per tahun. Yang lebih parah, gara-gara konsep dan praktek pembangunan Orba itu, 2,5 juta ha hutan mengalami kerusakan per tahunnya. Akibatnya, kondisi lingkungan terus memburuk dan kesenjangan sosial ekonomi kian meningkat. Realitas seperti itu konsep pembangunan ekonomi politik lingkungan di zaman Orba telah mengabaikan dua prinsip penting: hak rakyat atas lingkungan (the rights to enviromental) dan keadilan sosial (social justice).

Setelah rezim Orba tumbang, pemerintahan era reformasi mencoba membenahi konsep pembangunan ekonomi politik lingkungan itu dengan menawarkan gagasan otonomi daerah. Otonomi daerah yang diharapkan mampu meminimalisir kesenjangan antara pusat dan daerah ternyata pada prakteknya malah direduksi menjadi pembagian kekuasaan antara penguasa di pusat dengan di daerah. Artinya, praktek pembangunan ekonomi politik lingkungan pada era reformasi ―pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati― malah kian memperparah kondisi lingkungan hidup. Buktinya, pada era reformasi 3,8 juta hektare hutan di Indonesia mengalami kerusakan per tahun. Kondisi itu makin diperparah oleh kebijakan dari Menteri Kehutanan yang bertekad melelang bekas HPH seluas 957.000 ha. Dan, rencana untuk mengonversi hutan lindung seluas 11 juta ha menjadi wilayah pertambangan. Celakanya, wilayah pertambangan itu nantinya hanya akan dikuasai 11 perusahaan pertambangan raksasa yang selama ini telah banyak menguras hasil tambang bumi kita.

Perusakan lingkungan hidup itu tak hanya menimbulkan kerusakan ekologi secara fisik, tapi juga menimbulkan kerusakan di wilayah sosial pada tataran lokal, nasional, dan internasional. Wujud konkretnya adalah munculnya ketimpangan pola produksi dan kesenjangan pendapatan yang amat besar antara orang atau bangsa kaya dan miskin, pengangguran makin merajalela karena ketidakmampuan rakyat untuk terlibat dalam lingkaran kepemilikan dan proses produksi, dan kebutuhan dasar rakyat tidak terjamin secara baik.

Paradigma, konsep, dan pelaksanaan pembangunan yang salah itu terjadi karena adanya konspirasi sistematis yang dilakukan melalui kekuatan modal, politik, dan kekuasaan untuk mengambil keuntungan sebanyak mungkin kekayaan alam tanpa menghiraukan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencegah agar tidak terjadi ecocida (perusakan lingkungan secara terus-menerus) konsepsi dan praktek pembangunan ekonomi politik lingkungan hidup yang ada perlu ditinjau dan dikaji ulang.

Tinggalkan sebuah Komentar

Bangsa yang Teledor

Oleh: Sarlito W Sarwono Guru Besar Psikologi UISaya sangat sering terbang (istilah gagahnya: frequent flyer). Bisa beberapa kali sebulan, di dalam maupun ke luar negeri. Karena itu, jatuhnya Mandala di Medan baru-baru ini, di tengah hari bolong, di tengah-tengah pasar, sempat membuat saya terenyak. Apalagi kejadian jatuhnya pesawat terbang bukan baru sekali ini (ingat jatuhnya pesawat Lion Air di Solo? Dan masih banyak lagi, lho!).

Tetapi, saya bukan penerbang atau teknisi pesawat udara. Karena itu, pasti saya tidak berkompeten untuk bicara tentang sebab-musababnya pesawat jatuh. Namun, dengan akal sehat, saya tahu bahwa pesawat terbang adalah sarana angkutan dengan teknologi sangat tinggi yang harus bebas kesalahan (zerro error). Kesalahan sedikit saja, akibatnya bisa fatal.

Padahal, sistem penerbangan melibatkan ratusan pembuat keputusan dan ribuan pelaksana, mulai dari penerbang, awak kabin, petugas menara, petugas bandara, sampai dengan manajemen dan tukang pembersih pesawat. Semuanya harus bekerja cepat, cermat, dan sesuai dengan prosedur baku di bawah sebuah komando raksasa abstrak yang bernama “sistem” itu sendiri.

Di sisi lain, sebagai frequent flyer justru saya sering melihat keteledoran di sekitar saya. Penumpang lewat calo, sehingga namanya tidak cocok dengan manifest, misalnya. Ini bukan lagi keteledoran, melainkan sudah kecerobohan yang luar biasa. Ketika ada kecelakaan, penumpang yang bersangkutan tidak mungkin mendapat santunan apa pun.
Tetapi, nekat saja orang melakukannya.

Atau kursi yang tidak bisa disandarkan (macet) atau lampu baca yang tidak menyala. Hal-hal kecil ini jelas mencerminkan ketidak-telitian teknisi yang merawat kabin. Atau manajemen yang tidak membelikan suku cadang. Kalau di kabin teknisi bisa tidak teliti, tidak tertutup kemungkinan di mesin pun teknisi dan manajemen tidak bekerja teliti, atau teledor.

Apalagi tiket pesawat dijual di bawah harga tiket kereta api untuk jurusan yang sama. Akal sehat saya yang awam dalam teknologi dan manajemen penerbangan, menyimpulkan pasti ada keteledoran di sini.Kalau harga tiket makin turun, sementara harga BBM justru makin naik, dan begitu juga biaya perawatan, pelatihan dan cek rating awak pesawat, over-head cost, dan sebagainya, sudah pasti ada pengurangan kualitas atau kuantitas dalam aspek tertentu (termasuk unsur mesin dan awak), agar harga tiket tetap dapat lebih murah dari kereta api atau kapal laut. Pasti ada keteledoran di sini.

Teledor di mana-mana

Melihat banyaknya kecelakaan dalam sektor perhubungan, rasanya keteledoran bukan monopoli dunia penerbangan. Sudah jauh lebih dulu kita dengar berita kapal tenggelam dengan puluhan korban nyawa, karena kapal yang sudah tua, tidak terawat, atau ditumpangi orang melebihi batas. Teledor, kan? Atau bus ditabrak kereta api karena memaksakan melintas walau kereta api sudah dekat (teledor lagi!), atau karena penjaga pintu kereta api lupa menutup pintu atau petugas di stasiun lupa menyalakan lampu sehingga terjadi tabrakan kereta api (teledor lagi). Atau anak-anak mati di atap kereta api karena kepalanya terbentur talang air. Semua karena teledor.

Contoh lain di luar sektor perhubungan juga sangat banyak: sampah dibuang sembarangan, air tidak dibersihkan (tipus, demam berdarah), raja dangdut diberi gelar profesor (pembodohan), berhubungan seks dengan pelacur malas pakai kondom (penyakit kelamin, HIV/AIDS), curi listrik sembarangan, gang-gang pemadam kebakaran (bahasa Belandanya:
brand gang) dipadati bangunan (kebakaran, mobil pemadam tidak bisa masuk), hutan-hutan ditebangi (banjir, longsor, banyak orang mati).
Dan seterusnya.

Kesimpulannya: pantaslah kalau bangsa Indonesia saya sebut sebagai bangsa yang teledor! Jatuhnya Mandala, hanya puncak gunung es saja dari keteledoran yang sudah meliputi seluruh bangsa ini. Ditambah dengan mental buruk lainnya (seperti KKN), keteledoran akan mampu meruntuhkan sendi-sendi bangsa. Jadi, musuh bangsa Indonesia ternyata bukan kapitalisme Amerika, tenaga kerja murah RRC, MTV, atau terorisme jihad, melainkan kecerobohan mental kita sendiri.

Presiden mana yang akan bisa membetulkan sikap mental teledor itu?
Susilo Bambang Yudhoyono-kah? Bukan. Sebab, tidak akan ada presiden yang bisa. Yang harus melakukannya adalah kita semua, seluruh bangsa ini, dengan mengubah sikap mental teledor menjadi sikap mental disiplin dan taat asas.

Sarlito W Sarwono Guru Besar Psikologi UI

Tinggalkan sebuah Komentar

“Islam Ragu-ragu” versi Rektor UIN Yogya’

Rektor IAIN mengajak mahasiswa ?mencurigai? agamanya
sendiri. Metode ini bisa melahirkan sarjana yang
tadinya belajar ushuluddin menjadi ?ucul?-?din?
(agamanya lepas). Baca CAP Adian Husaini ke-120

Senin, 31 Oktober 2005
Oleh: Adian Husaini

Di kalangan akademisi muslim Indonesia, nama Prof. Dr.
M. Amin Abdullah tidak asing lagi. Selain menjabat
sebagai rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta
(dulunya IAIN Yogya), dia juga pernah menjabat posisi
penting di PP Muhammadiyah, sebagai Ketua Majlis
Tarjih dan Pemikiran Islam. Tetapi, dalam Muktamar
Muhammadiyah ke-45 di Malang, tahun 2005, namanya
terpental dari jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah.

Dia berlatarbelakang pendidikan bidang filsafat Islam.
Lulus PhD dari Department of Philosophy, Faculty of
Art and Sciences, Middle East Technical University
(METU), Ankara, Turki, tahun 1990.

Sebagai akademisi dan penulis, tulisan Amin Abdullah
tersebar di berbagai buku, jurnal, dan media massa.

Bidang yang sering ditulisnya terutama masalah
filsafat dan epistemologi Islam. Tapi, karena sangat
gencar mempromosikan penggunaan hermeneutika dalam
penafsiran Al-Qur’an, dia kadang kala juga dijuluki
?Bapak Hermeneutika Indonesia?.

Komitmennya dan kegigihannya dalam mempromosikan
hermeneutika sebagai metode ?tafsir baru? pengganti
metode tafsir al-Quran yang klasik, tampak dalam
berbagai tulisannya tentang hermeneutika.

Di UIN Yogyakarta, penggunaan metodologi hermeneutika
dalam tafsir Al-Qur’anmemang sangat digalakkan,
sampai-sampai seorang mahasiswa yang bermaksud
mengritik metode ini mengaku ?akan membentur tembok?.

Disamping mempromosikan hermeneutika, Amin Abdullah
tentu saja harus melakukan kritik terhadap metode
tafsir Al-Qur’an. Ia menulis dalam sebuah pengantar
untuk buku tentang hermeneutika, bahwa ?tafsir-tafsir
klasik Al-Quran tidak lagi memberi makna dan fungsi
yang jelas dalam kehidupan umat Islam.?

Penulis buku itu pun dengan semena-mena mengecam
tafsir-tafsir klasik, tanpa data dan analisis yang
memadai, dimana letak kekurangan dan ketidakberesan
tafsir-tafsir klasik.

Ditulis dalam buku ini: ?Apalagi sebagian besar tafsir
dan ilmu penafsiran yang diwarisi umat Islam selama
ini, sadar atau tidak, telah turut melanggengkan
status quo, dan kemerosotan umat Islam secara moral,
politik, dan budaya.? (Lihat, Ilham B. Saenong,
Hermeneutika Pembebasan, 2002, hal. xxv-xxvi, 10).

Kecurigaan terhadap mufassir dan para ulama Islam juga
tak luput dari goresan tangan Abdullah. Di dalam
tulisannya yang lain, Amin Abdullah mengajak pembaca
untuk mencurigai ilmu-ilmu keagamaan, tanpa membedakan
antara ilmu keagamaan dalam Islam, dengan ilmu
keagamaan yang muncul dalam tradisi peradaban Barat
yang berlatar belakang sejarah Yahudi dan Kristen. Ia
tulis, misalnya:

?Dari studi empiris-historis terhadap fenomena
keagamaan diperoleh masukan bahwa agama sesungguhnya
juga sarat dengan berbagai ?kepentingan? yang menempel
dalam ajaran dan batang tubuh ilmu-ilmu keagamaan itu
sendiri.? (Pengantar buku Metodologi Studi Agama,
2000, hal. 2)

Bagi mahasiswa baru dalam bidang studi Islam,
pernyataan-pernyataan profesor dan rektor sebuah
kampus berlabel Islam semacam itu, bisa jadi
melenakan. Sebab, kata-kata yang ditebar cukup halus.
Para ulama dan ilmuwan keagamaan, apa pun agamanya,
adalah manusia biasa. Karena itu, mereka pasti punya
kepentingan dengan ilmu-ilmu nyang disusunnya.

Sepintas, kata-kata Amin Abdullah itu logis. Padahal,
jika didalami, ada kekeliruan mendasar dalam cara
berpikir, karena metodologi ?gebyah uyah?
(serampangan) dalam menyamakan antara tradisi keilmuan
Islam dengan tradisi keilmuan Barat.

Di dalam Islam, ada tradisi penyatuan antara ilmu
dengan amal. Ada konsep ?fasiq?, dimana seorang yang
?meskipun berilmu tinggi? tetapi berbuat jahat, dapat
terkena ketegori fasiq, dan karena itu, periwayatan
dan beritanya perlu diklarifikasi. Jika dia fasiq,
maka sebagian ulama melarangnya menjadi saksi di dalam
pernikahan atau pengadilan.

Di dalam ilmu hadis, ada ilmu Jarah wa Ta?dil, yang
secara terbuka membeberkan sifat-sifat buruk perawi
hadits, seperti pembohong, dan sebagainya. Karena itu,
di dalam tradisi keilmuan Islam, kita akan menjumpai
ilmuwan-ilmuwan yang sangat tinggi ilmunya, sekaligus
juga sangat shalih dalam beragama. Itu bisa kita
jumpai pada Imam-imam mazhab, Imam Bukhari, Imam
al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, dan sebagainya. Mereka
bukan hanya ilmuwan, tetapi juga mujahid dan ahli
ibadah.

Tradisi seperti itu tidak terjadi dalam sistem
keilmuan di Barat yang sekular. Di dalam tradisi ilmu
yang berakar pada tradisi keilmuan Yunani, ada
pemisahan antara orang pintar dan orang saleh.

Banyak ilmuwan pintar dan dihormati oleh
masyarakatnya, meskipun amalnya bejat. Seorang ilmuwan
di Barat, tetap dianggap sebagai ilmuwan yang
dihormati, meskipun tidak jelas agamanya dan
amalan-amalan agamanya.

Paul Johnson, dalam bukunya ?Intellectuals? (1988),
memaparkan kehidupan dan moralitas sejumlah ilmuwan
besar yang menjadi rujukan keilmuan di Barat dan dunia
internasional saat ini, seperti Ruosseau, Henrik
Ibsen, Leo Tolstoy, Ernest Hemingway, Karl Marx,
Bertrand Russel, Jean-Paul Sartre, dan beberapa
lainnya. Ruosseau, misalnya, dicatatnya sebagai
?manusia gila yang menarik? (an interesting madman).

Pada tahun 1728, saat berumur 15 tahun, dia bertukar
agama menjadi Katolik, agar dapat menjadi peliharaan
Madame Francoise-Louise de Warens. Ernest Hemingway,
seorang ilmuwan jenius, tidak memiliki agama yang
jelas. Kedua orang tuanya adalah pengikut Kristen yang
taat. Istri pertamanya, Hadley, menyatakan, ia hanya
melihat Hemingway sembahyang selama dua kali, yaitu
saat perkawinan dan pembaptisan anaknya.

Untuk menyenangkan istri keduanya, Pauline, dia
berganti agama menjadi Katolik Roma. Kata Johnson, dia
bukan saja tidak percaya kepada Tuhan, tetapi
menganggap ?organized religion? sebagai ancaman
terhadap kebahagiaan manusia. (He not only did not
believe in God, but regarded organized religion as a
menace to human happiness).

Sebagai ilmuwan, seyogyanya Rektor UIN Yogya itu
memberikan klarifikasi dan penjelasan yang bertanggung
jawab terhadap tulisannya, bahwa ?Dari studi
empiris-historis terhadap fenomena keagamaan diperoleh
masukan bahwa agama sesungguhnya juga sarat dengan
berbagai ?kepentingan? yang menempel dalam ajaran dan
batang tubuh ilmu-ilmu keagamaan itu sendiri.?

Jika dia katakan, agama ?termasuk Islam? adalah sarat
dengan berbagai kepentingan yang menempel pada ajaran
dan batang tubuh ilmu-ilmu keagamaan, maka dia harus
menjelaskan, apa kepentingan Sayyidina Utsman
menghimpun Mushaf Al-Qur’an, apa kepentingan Imam
Bukhari mengumpulkan dan menyeleksi hadits-hadits
Nabi, apa kepentingan Imam Syafii menulis Kitab
Risalah? Apakah kita harus mencurigai tindakan
keilmuan sahabat-sahabat Rasululullah dan ulama-ulama
Islam yang begitu besar jasanya terhadap pengembangan
keilmuan Islam, sehingga kita harus menyatakan, bahwa
mereka semua pasti punya kepentingan.

Apakah kita tidak bisa berprasangka baik terhadap
mereka, dan mengakui keikhlasan dan jasa mereka yang
luas biasa dalam menyusun ilmu-ilmu agama (ulumuddin)?

Metode studi Islam yang ?maaf, sok? bersikap kritis
ini bisa pada akhirnya berdampak kepada
keragu-keraguan pada para pelajar dan mahasiswa.

Mereka yang belajar Islam dengan cara-cara seperti
ini, bukan tidak mungkin akan terjebak pada keraguan
dan ketidakyakinan terhadap ajaran agamanya sendiri.

Akhirnya, dari metode ini bisa lahir sarjana-sarjana
yang justru rajin menghujat agamanya, ragu dengan
kebenaran agamanya, dan bahkan memusuhi agamanya.
Orang yang belajar ushuluddin (dasar-dasar agama),
bukannya semakin yakin dengan agamanya, tetapi bisa
jadi malah ?ucul?-?din?nya (agamanya lepas).

Tidak sedikit para sarjana syariah lulusan perguruan
tinggi Islam, yang akhirnya justru gigih menentang dan
aktif menulis artikel yang menghancurkan dan menghina
syariat Islam.

Kita sungguh tidak habis mengerti, misalnya, bagaimana
dari sebuah kampus berlabel Islam, seperti UIN Yogya,
bisa muncul tesis master yang justru menghujat
Al-Qur’an, dan menyatakan, bahwa ?Mushaf itu tidak
sakral dan absolut, melainkan profan dan fleksibel.
Yang sakral dan absolut hanyalah pesan Tuhan yang
terdapat di dalamnya, yang masih dalam proses
pencarian.

Karena itu, kini kita diperkenankan bermain-main
dengan Mushaf tersebut, tanpa ada beban sedikitpun,
beban sakralitas yang melingkupi perasaan dan pikiran
kita.? (Lihat buku: ?Menggugat Otentisitas Wahyu
Tuhan? (2004), hal. 123)

Penulis tesis itu dan juga para dosen serta rektor
kampus itu seolah-olah tenang-tenang saja dengan
fenomena semacam itu, dan tidak takut dengan akibat
yang ditimbulkan jika ada orang yang terpengaruh
dengan ide sesat itu.

Apakah mereka tidak takut dengan dosa jika ada yang
kemudian meragukan kebenaran Al-Qur’an, karena
membaca tesis yang sudah dibukukan itu? Jika orang
sudah meragukan kebenaran Al-Qur’an, lalu bagaimana
dia bisa beriman dan meyakini rukun iman yang
disebutkan dalam Al-Qur’an, seperti Malaikat, Hari
Kiamat, dan sebagainya?

Penanaman keragu-raguan terhadap Islam bagi mahasiswa
Muslim tampaknya kini banyak dilakukan oleh para
dosen-dosennya sendiri. Dan itu bukan hal yang aneh,
jika kita menyimak tulisan lain dari Amin Abdullah,
Sang Rektor. Dalam pengantarnya untuk sebuah buku
berjudul ?Hermeneutika Al-Quran? (2005), Amin secara
gamblang menulis, bahwa:

?Dengan sangat intensif hermeneutika mencoba
membongkar kenyataan bahwa siapa pun orangnya,
kelompok apapun namanya, kalau masih pada level
manusia, pastilah ?terbatas?, ?parsial-kontekstual
pemahamannya?, serta ?bisa saja keliru?.

Cara berpikir Amin seperti itu sama saja dengan
membongkar sistem keilmuan dalam Islam. Sebab, tidak
ada lagi pemikiran yang bersifat pasti dan qath?iy.

Tidak ada tafsir yang tetap dan pasti kebenarannya.
Semua terbatas dan bisa saja keliru. Juga, tidak ada
lagi konsep ?tawatur?, berita yang dipastikan
kebenarannya. Kita bisa mempertanyakan kepada Rektor
UIN Yogya itu, bagaimana dengan konsep ?keadilan para
sahabat? dan ijma? sahabat? Pengumpulan Mushaf Utsmani
adalah berdasarkan ijma? sahabat.

Dengan cara berpikir Amin Abdullah, maka bisa saja
pengumpulan Al-Qur’an itu keliru. Sebab, para sahabat
Rasulullah itu adalah manusia dan kumpulan manusia.
Dan selama mereka pada level manusia, maka mereka
?bisa saja keliru?.

Jadi, ijma? para sahabat Rasululullah saw itu ?
menurut cara berpikir Rektor UIN Yogya ? bisa saja
keliru.

Cara berpikir semacam itu bisa kita katakan sebagai
bentuk ?Islam ragu-ragu?. Islam yang serba tidak
pasti. Tidak ada kebenaran yang pasti. Itulah tugas
hermeneutika. Malah, lanjut Sang Rektor lagi, tugas
hermeneutika itu berseberangan dengan keinginan egois
hampir semua orang untuk ?Selalu Benar?.

Tidak mengherankan, katanya, jika kemudian kehadiran
hermeneutika sebagai salah satu disiplin kajian yang
mencermati proses epistemologis-ontologis pemahaman
manusia banyak mendapat tantanan. Dan tentangan paling
keras terhadap hermeneutika muncul dari ranah
agama-agama yang harus diakui merupakan ladang paling
subur bagi lahirnya ?Klaim Kebenaran?.

Itulah kata-kata Sang Rektor UIN Yogya, yang sangat
membanggakan hermeneutika sebagai metodologi pemahaman
Al-Qur’an, yang menurutnya mampu membongkar hal-hal
yang selama ini dianggap sebagai satu bentuk
kepastian.

Dengan cara berpikir Rektor seperti itu, maka kita
tidak heran, jika dari kampus berlabel Islam itu lahir
sarjana-sarjana versi ?Islam ragu-ragu?, alias golbin
(golongan bingung) yang tidak pernah meyakini
kebenaran Islam.

Tentu kita patut kasihani manusia-manusia seperti ini.
Meskipun, kita tidak perlu risau dengan ulah mereka.

Biarlah yang bingung bangga dengan kebingungannya
sendiri. Kita ingatkan mereka, mudah-mudahan mereka
sadar. Kita yang sudah menemukan kebenaran, kewajiban
kita adalah meyakini kebenaran itu, dan berusaha
menegakkannya. Dan Allah SWT sudah mengingatkan kita:

?Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau
menjadi golongan orang-orang yang ragu.? (QS Al
Baqarah:147). Wallahu a?lam. (Jakarta, 28 Oktober
2005/hidayatullah.com).

Catatan Akhir Pekan (CAP) Adian Husaini hasil
kerjasama Radio Dakta 107 FM dan www.hidayatullah.com
http://www.hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2430&Itemid=0

Tertarik masalah Ekonomi? Mari bergabung ke milis Ekonomi Nasional
Kirim email ke: ekonomi-nasional-subscribe@xxxxxxxxxxxxxxx

Komentar (1)

« Tulisan Lebih Baru · Tulisan yang Lebih Tua »