Kwik Kian Gie – PIDATO DALAM RANGKA MEMPERINGATI 80 TAHUN NU

“Negara bangsa kita boleh miskin dan boleh sangat terpuruk. Namun kalau
rakyat seluruhnya bersatu padu, tidak ada kekuatan dengan persenjataan
yang secanggih apapun yang dapat mengalahkannya.”

(Kwik Kian Gie)

PIDATO DALAM RANGKA MEMPERINGATI 80 TAHUN NU
30 Januari 2006
Oleh Kwik Kian Gie

Selamat Malam,

Assalamu?alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Yth. Bapak Ketua Umum PB NU, Bapak Hasyim Muzadi.

Yth. Pucuk Pimpinan Lajnah Talief Wan Nasyr NU.

Bapak, Ibu, Saudara-Saudara dan Para Hadirin yang saya hormati.

Izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas
kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan
paparan dalam acara sangat penting hari ini, yaitu dalam rangka Selamatan
dan Refleksi 80 Tahun Nahdatul Ulama.

Dalam penyusunan sambutan ini saya memperoleh masukan dari Ketua PB NU
Bapak Abdul Azis Ahmad beserta staf, yang intinya yalah adanya perasaan
gelisah, gamang, galau tentang kehidupan berbangsa dan bernegara kita
dewasa ini, 60 tahun setelah Indonesia merdeka dari penjajahan dan
Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan berdiri atas dasar falsafah
negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

UUD 1945 telah diamandemen menjadi bentuknya yang sudah sama-sama kita
ketahui. Kalangan sangat luas dalam tubuh bangsa kita diliputi oleh
perasaan galau dan prihatin tentang amandemen ini; tidak karena kita semua
men-sakralkan UUD 1945, tetapi caranya mengamandemen yang terburu-buru dan
tidak terlepas dari intervensi oleh dan untuk kepentingan pihak-pihak
asing.

Tentang terancamnya keutuhan NKRI, kecuali kemelut yang sudah terjadi di
mana-mana, kita semua dikejutkan dengan bunyinya pasal demi pasal MOU
antara pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Halaman 2 harian Kompas
pagi ini mengutip Gus Dur yang antara lain mengatakan : saya juga takut
karena yang berunding saja namanya Gerakan Aceh Merdeka?.

Para Hadirin yang saya hormati, Benarkah keprihatinan, kegamangan dan
kegaulauan kita tentang kehidupan bernegera dan berbangsa kita ? Ataukah
kita hanya mengada-ada ? Marilah kita melakukan refleksi tentang apa
jadinya dengan negara bangsa kita setalah 60 tahun merdeka ?

Izinkan saya mengajukan 8 buah pertanyaan reflektif yang fundamental
kepada diri kita sendiri sebagai berikut :
1. Kemandirian

Apakah kita dalam bidang kemandirian mengurus diri sendiri, yaitu
mandiri dan bebas merumuskan kebijakan-kebijakan terbaik buat diri
sendiri mengalami kemajuan atau kemunduran ? Apakah de facto yang
membuat kebijakan dalam segala bidang bangsa kita sendiri atau
bangsa lain beserta lembaga-lembaga internasional ?
2. Peradaban dan kebudayaan

Dalam bidang peradaban dan kebudayaan, terutama dalam bidang tata
nilai, mental dan moralitas, apakah setelah 60 tahun merdeka dari
penjajahan lebih maju atau lebih mundur ? Benarkah Bung Hatta yang
sejak puluhan tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa korupsi mulai
menjadi kebudayaan kita. Benarkah kalau sekarang dikatakan bahwa KKN
sudah ?mendarah daging? Dan merupakan gaya hidup bagian terbanyak
elit bangsa kita ?
3. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Apakah setelah 60 tahun merdeka bangsa kita unggul dalam bidang
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ? Dibandingkan dengan
zaman penjajahan, kemampuan kita menggunakan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang diciptakan oleh bangsa-bangsa lain memang boleh
dikatakan cukup up to date. Tetapi yang dimaksud apakah ilmu
pengetahuan itu temuan kita sendiri, dan apakah teknologinya ciptaan
oleh bangsa kita sendiri ? Ataukah harus membeli dengan harga sangat
mahal dari bangsa-bangsa lain ?
4. Persatuan dan kesatuan

Apakah persatuan dan kesatuan bangsa kita lebih kokoh atau lebih
rapuh ? Referensi yang dapat kita gunakan adalah amandemen UUD 1945.
Bentuk dan praktek otonomi daerah, baik dalam bidang pengelolaan
administrasi negara maupun dalam bidang keuangannya. Gerakan Aceh
Merdeka beserta cara penanganannya. Aktifnya gerakan Papua Merdeka
di dunia internasional. Konflik antar etnis dan antar agama yang
cukup keras walaupun belum di banyak wilayah RI. Hilangnya Sipadan
dan Ligitan. Digugatnya Ambalat.
5. Pertahanan dan keamanan

Apakah dalam bidang pertahanan dan keamanan, kondisi kita semakin
kuat atau semakin lemah. Referensinya adalah persenjataan dan
alat-alat perang yang kita miliki, dikaitkan dengan kemampuan serta
prospeknya untuk membeli di kemudian hari.

Apakah reformasi tidak terlampau meminggirkan kedudukan dan peran
TNI sampai melampaui batas-batas yang membahayakan negara ?
6. Tempat dan kedudukan bangsa kita dalam pergaulan internasional

Dalam pergaulan antar bangsa dan dalam kaitan keanggotaan kita dalam
organisasi-organisasi internasional, apakah bangsa kita mempunyai
tempat dan kedudukan yang lebih terhormat ataukah lebih terpuruk?
7. Kemakmuran yang berkeadilan

Tidak dapat disangkal bahwa pendapatan nasional per kapita meningkat
sejak kemerdekaan sampai sekarang. Namun seperti diketahui,
pendapatan nasional tidak mencerminkan pemerataan maupun keadilan
dalam menikmati pendapatan nasional. Referensi ialah bandingannya
dengan negara-negara lain yang setara dalam tahapan pembangunannya.
Jumlah angka pengangguran yang masih tinggi. Kemiskinan yang sudah
menjurus pada busung lapar dan mati kelaparan. Piramida yang tajam
sebagai gambaran perusahaan berskala besar dan usaha kecil menengah
(ukm).
8. Keuangan negara

Keterbatasan dalam infra struktur, pendidikan, pelayanan kesehatan,
penyediaan public utility oleh pemerintah disebabkan karena keuangan
negara yang boleh dikatakan sudah bangkrut, ataukah atas dasar
prinsip (semacam ideologi) bahwa pemerintah haruslah sesedikit
mungkin bekerja, dan sebanyak mungkin produksi dan distribusi barang
dan jasa apa saja sebaiknya diserahkan kepada swasta; the best
government is the least government ?

Para Hadirin Yth.,

Karena malam ini sifatnya melakukan refleksi, kita tidak perlu
menelusurinya sampai memperoleh jawaban yang jelas. Namun demikian rasanya
sudah dapat dipastikan bahwa semua jawaban dari 8 pertanyaan krusial
tersebut menjurus pada arah yang negatif.

Dengan demikian, sadar atau tidak, bangsa kita sejak lama telah mengalami
keterpurukan atau malaise. Berlanjutkah malaise itu sampai saat ini, dan
kapan dimulainya ?

Dalam mencari jawabannya, izinkan saya sekarang mengutip observasi dari
seorang wartawan terkemuka berkewarganegaraan Australia yang bermukim di
Inggris, yaitu John Pilger yang membuat film dokumenter tentang Indonesia
dan juga telah dibukukan dengan judul :

The New Rulers of the World. Dua orang lainnya adalah Prof. Jeffrey
Winters, guru besar di North Western University, Chicago dan Dr. Bradley
Simpson yang meraih gelar Ph.D. dengan Prof. Jeffrey Winters sebagai
promotornya. Yang satu berkaitan dengan yang lainnya, karena beberapa
bagian penting dari buku John Pilger mengutip temuan-temuannya Jeffrey
Winters dan Brad Simpson.

Sebelum mengutip hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia, saya kutip
pendapatnya John Pilger tentang Kartel Internasional dalam penghisapannya
terhadap negara-negara miskin. Saya kutip :

Dalam dunia ini, yang tidak dilihat oleh bagian terbesar dari kami yang
hidup di belahan utara dunia, cara perampokan yang canggih telah memaksa
lebih dari sembilan puluh negara masuk ke dalam program penyesuaian
struktural sejak tahun delapan puluhan, yang membuat kesenjangan antara
kaya dan miskin semakin menjadi lebar. Ini terkenal dengan istilah nation
building dan good governance oleh empat serangkai yang mendominasi World
Trade Organisation (Amerika Serikat, Eropa, Canada dan Jepang), dan
triumvirat Washington (Bank Dunia, IMF dan Departemen Keuangan AS) yang
mengendalikan setiap aspek detil dari kebijakan pemerintah di
negara-negara berkembang. Kekuasaan mereka diperoleh dari utang yang belum
terbayar, yang memaksa negara-negara termiskin membayar $ 100 juta per
hari kepada para kreditur barat. Akibatnya adalah sebuah dunia, di mana
elit yang lebih sedikit dari satu milyar orang menguasai 80 % dari
kekayaan seluruh umat manusia.

Saya ulangi sekali lagi paragraf yang sangat relevan dan krusial, yaitu
yang berbunyi :

Their power derives largely from an unrepayable debt that forces the
poorest countres…. atau Kekuatan negara-negara penghisap didasarkan atas
utang besar yang tidak mampu dibayar oleh negara-negara target
penghisapan.

John Pilger mengutip temuan, pernyataan dan wawancara dengan Jeffrey
Winters maupun Brad Simpson. Jeffrey Winters dalam bukunya yang berjudul :
Power in Motion dan Brad Simpson dalam disertasinya mempelajari
dokumen-dokumen tentang hubungan Indonesia dan dunia Barat yang baru saja
menjadi tidak rahasia, karena masa kerahasiaannya menjadi kadaluwarsa.

Saya kutip halaman 37 yang mengatakan : Dalam bulan November 1967,
menyusul tertangkapnya hadiah terbesar hasil tangkapannya dibagi. The
Time-Life Corporation mensponsori konperensi istimewa di Jenewa yang dalam
waktu tiga hari merancang pengambil alihan Indonesia. Para pesertanya
meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti
David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili :
perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical
Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express,
Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di
seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut
ekonoom-ekonoom Indonesia yang top.

Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan the Berkeley Mafia�?T,
karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah
Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley.
Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang
diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang
dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : buruh murah yang
melimpah�? cadangan besar dari sumber daya alam, pasar yang besar.

Di halaman 39 ditulis : Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi,
sektor demi sektor. Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler? kata
Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang
dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson
telah mempelajari dokumen-dokumen konperensi. Mereka membaginya ke dalam
lima seksi : pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri
ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang
dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang
mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para
investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini
berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan : ini yang kami
inginkan : ini, ini dan ini, dan mereka pada dasarnya merancang infra
struktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah
mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk
dengan para wakil dari Negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat
dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam
negaranya sendiri.

Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry
Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua
Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia.
Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat
hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah
undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru
disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima
tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia
pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang
anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia
dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.

Hadirin Yth.,

Kalau kita percaya John Pilger, Brad Sampson dan Jeffry Winters, sejak
tahun 1967 Indonesia sudah mulai dihabisi (plundered) dengan tuntunan oleh
para elit bangsa Indonesia sendiri yang ketika itu berkuasa. Setelah itu
sampai meledaknya krisis ekonomi di tahun 1997 yang disusul dengan depresi
yang cukup hebat, kondisi moneter dan kepercayaan Indonesia hancur. Rupiah
merosot nilainya dari Rp. 2.400 per dollar menjadi Rp. 16.000 per dollar.
Kepercayaan dunia internasional maupun para pengusaha Indonesia sendiri
merosot sampai nol. Dalam kondisi seperti itu Indonesia sebagai anggota
IMF menggunakan haknya minta bantuannya, yang diberikan dalam bentuk
Extended Fund Facility atau yang lebih terkenal dengan sebutan program
Letter of Intent.

Pada akhir pemerintahan Megawati sebuah badan evaluasi independen di dalam
tubuh IMF yang bernama Independent Evaluation Office mengakui bahwa IMF
telah melakukan banyak kesalahan.

Di Indonesia, kesalahan yang paling mencolok yalah dengan ditutupnya 16
bank tanpa persiapan yang matang dengan akibat BLBI sebesar Rp. 144
trlyun, Obligasi Rekapitalisasi Perbankan sebesar Rp. 430 trilyun beserta
kewajiban pembayaran bunganya dengan jumlah Rp. 600 trilyun, atau seluruh
beban menjadi Rp. 144 trilyun BLBI, Rp. 430 trilyun Obligasi Rekap. Dan
minimal Rp. 600 trilyun beban bunganya, atau keseluruhannya Rp. 1.174
trilyun. Kalau kurs dollar AS kita ambil Rp. 10.000 per dollar, jumlah ini
ekuivalen dengan 117,4 milyar dollar AS.

Dari Obligasi Rekap yang Rp. 430 trilyun dan melekat pada bank-bank yang
semula 100 % dimiliki oleh pemerintah dijual kepada pemodal swasta,
terutama asing dengan harga murah, tetapi di dalamnya masih mengandung
tagihan kepada pemerintah dengan jumlah uang yang luar biasa besarnya itu
tadi.

Hadirin Yth.,

Buat saya, masih merupakan pertanyaan besar, apakah semua utang dalam
negeri yang diciptakan oleh IMF beserta kroni-kroninya itu sebuah
kesengajaan ataukah sebuah kebodohan ? Besarnya utang dalam negeri yang
diciptakan dalam hitungan minggu jumlahnya lebih besar dari utang luar
negeri yang diakumulasi selama 32 tahun.

Adapun utang luar negeri pemerintah, saldonya pada saat ini sekitar 80
milyar dollar AS, tetapi selama 32 tahun jumlah yang telah dibayarkan
berjumlah sekitar 128 milyar dollar AS.

Apa lanjutan dari Konperensi Jenewa di tahun 1967 ? Di tahun itu juga
dibentuk IGGI, sebuah perkumpulan antar negara kaya yang kegiatannya
memberi utang kepada pemerintah Indonesia. Utang ini banyak
persyaratannya. Kebanyakan hasil utang harus dipakai untuk membeli barang
dan jasa dari perusahaan-perusahaan Negara pemberi utang. Harganya di mark
up. Indonesia mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang kemahalan.
Sekitar 80 % uang tunainya hasil utang mengalir kembali ke negara-negara
pemberi utang menurut perhitungan oleh Bappenas. Utang bertambah terus,
demikian juga bunganya. Seperti telah saya katakan tadi, jumlah utang dan
bunga yang sudah dibayar sekitar 182 milyar dollar AS, dan saldonya
sekarang masih sekitar 80 milyar dollar AS.

Liberalisasi perbankan dan dampaknya

Sekitar 200 bank bermunculan dalam waktu singkat atas dasar Paket
Kebijakan Oktober (PAKTO) tahun 1988 yang membolehkan siapa saja
mendirikan bank dengan modal disetor sebesar Rp. 10 milyar. Bank-bank ini
didirikan, dimiliki dan dikelola oleh para pedagang besar yang sama sekali
tidak mempunyai latar belakang perbankan. Dana masyarakat yang
dipercayakan disalah gunakan dengan cara memakainya untuk membiayai
pendirian perusahaan-perusahaannya sendiri dengan mark up. Maka bank sudah
kalah clearing. Tetapi Bank Indonesia ketika itu bukannya menghukum,
malahan memberikan fasilitas yang dinamakan Fasilitas Diskonto I. Setelah
itu masih kalah clearing lagi. Oleh BI juga masih dilindungi dengan
memberikan Fasilitas Diskonto II. Akhirnya toh tidak tertolong sehingga
bank-bank tersebut di-rush. Untuk menghentikannya, pemerintah menyuntik
dana yang dinamakan Bantuan Likwiditas Bank Indonesia (BLBI) sampai jumlah
sekitar Rp. 144 trilyun. Setelah mengauditnya, BPK menyatakan sekitar 90 %
tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Setelah gejolak perbankan reda, ternyata sangat banyak bank rusak berat.
Pemerintah menginjeksi dengan surat utang negara yang dinamakan Obligasi
Rekapitalisasi perbankan (Obligasi Rekap.) sampai jumlah Rp. 430 trilyun
dengan beban bunga sebesar Rp. 600 trilyun. Bank-bank ini menjadi milik
pemerintah. Terus dijual dengan harga murah, padahal di dalamnya masih ada
tagihan kepada pemerintah yang besar. Sebagai contoh, BCA dijual dengan
nilai sekitar Rp. 10 trilyun, tetapi di dalamnya ada tagihan kepada
pemerintah (Obligasi Rekap) sebesar Rp. 60 trilyun. Jadi pembeli membayar
Rp. 10 trilyun, dan langsung mempunyai surat utang negara sebesar Rp. 60
trilyun. Beban bunga per tahun dari Rp. 60 trilyun ini selama belum
dilunasi besarnya melebihi hasil penjualan yang Rp. 10 trilyun.

Dampaknya pada besarnya beban utang pemerintah, baik utang luar negeri
maupun dalam negeri untuk tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 140,22 trilyun,
yaitu beban bunga sebesar Rp. 76,63 trilyun dan cicilan utang pokoknya
sebesar Rp. 63,59 trilyun. Jumlah ini pengeluaran terbesar setelah
keseluruhan pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik rutin
maupun pembangunan.

Menuju ke arah liberalisasi mutlak

Sejak Republik Indonesia berdiri sampai tahun 1967 tidak pernah ada
rincian konkret dari ketentuan pasal 33 UUD 1945 yang bunyinya : Barang
yang penting bagi negara dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penjabaran yang konkret sampai bisa menjadi peraturan tidak pernah ada
sampai tahun 1967, yaitu yang tertuang dalam UU no. 1 tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing.

Saya kutip pasal 6 ayat 1 yang berbunyi :

Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara
pengusahaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan
menguasai hadjat hidup rakyat banyak sebagai berikut :
a. pelabuhan-pelabuhan;
b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
c. telekomunikasi;
d. pelajaran;
e. penerbangan;
f. air minum;
g. kereta api umum;
h. pembangkitan tenaga atom;
i. mass media.

UU tersebut sekaligus menentukan bahwa kepemilikan asing dalam
cabang-cabang produksi tersebut tidak boleh lebih dari 5 %. Setahun
kemudian, UU no. 68 mengulangi lagi kata-kata krusial dari pasal 33 UUD
tersebut, lengkap beserta rincian konkretnya dari cabang-cabang produksi
dari a sampai dengan i yang persis sama dengan UU no. 1 tahun 1967, tetapi
asing sudah boleh memiliki 49 %.

Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1994 mengulangi lagi kalimat krusial
dari UUD 1945, yang juga dilengkapi dengan rincian konkret dari
cabang-cabang produksi a sampai dengan i. Tetapi dalam PP tersebut
ditentukan bahwa asing boleh memiliki, menguasai, mengelola sampai 95 %.

Belum lama yang lalu, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menyelenggarakan
apa yang dinamakan Infra Struktur Summit. Dalam kesempatan itu beliau
mengumumkan bahwa Kabinet Indonesia Bersatu membolehkan asing memiliki 100
% dari cabang produksi apa saja.

Tidak lama setelah itu Meneg BUMN juga menyelenggarakan apa yang dinamakan
BUMN Summit, yang mengumumkan bahwa pada dasarnya pemerintah tidak
dibenarkan memiliki unit usaha. Maka privatisasi akan dijalankan terus.
Bukan semata-mata karena pemerintah perlu uang, tetapi atas dasar prinsip
dan school of thought.

Pengadaan infra struktur tidak lagi oleh pemerintah dengan pendanaan dari
pajak, tetapi diserahkan kepada pemodal swasta yang akan mengambil
keputusan membangun infra strutkur atau tidak atas dasar perhitungan
rugi/laba. Maka pengguna infra struktur akan dikenakan bayaran yang
dinamakan tol, dan harganya harus dapat memberi keuntungan yang memadai
kepada investornya. Sedikit banyaknya, kenyataan ini akan memberi andil
dalam membuat ekonomi Indonesia menjadi high cost economy.

Rakyat Indonesia harus membayar BBM dengan harga yang ditentukan oleh New
York Mercantile Exchange (NYMEX). Maka harga BBM dinaikkan secara drastis.
Dasarnya UU Migas yang menentukan bahwa harga BBM ditentukan oleh
mekanisme pasar. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan tersebut
bertentangan dengan pasal 33 UUD kita. Tetapi diabaikan oleh pemerintah
tanpa ada yang berdaya.

Hadirin Yth.,

Last but not least, benarkah sinyalemen John Pilger, Joseph Stiglits dan
masih banyak ekonom AS kenamaan lainnya bahwa utanglah yang dijadikan
instrumen untuk mencengkeram Indonesia ?

Dalam rangka ini, izinkankanlah saya mengutip buku yang menggemparkan.
Buku ini ditulis oleh John Perkins dengan judul : The Confessions of an
Economic Hitman atau Pengakuan oleh seorang Perusak Ekonomi. Buku ini
tercantum dalam New York Times bestseller list selama 7 minggu.

Saya kutip sambil menterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai
berikut.

Halaman 12 : Saya hanya mengetahui bahwa penugasan pertama saya di
Indonesia, dan saya salah seorang dari sebuah tim yang terdiri dari 11
orang yang dikirim untuk menciptakan cetak biru rencana pembangunan
pembangkit listrik buat pulau Jawa.

Halaman 13 : Saya tau bahwa saya harus menghasilkan model ekonomterik
untuk Indonesia dan Jawa. Saya mengetahui bahwa statistik dapat
dimanipulasi untuk menghasilkan banyak kesimpulan, termasuk apa yang
dikehendaki oleh analis atas dasar statistik yang dibuatnya.

Halaman 15 : Pertama-tama saya harus memberikan pembenaran (justification)
untuk memberikan utang yang sangat besar jumlahnya yang akan disalurkan
kembali ke MAIN (perusahaan konsutan di mana John Perkins bekerja) dan
perusahan-perusahaan Amerika lainnya (seperti Bechtel, Halliburton, Stone
& Webster, dan Brown & Root) melalui penjualan proyek-proyek raksasa dalam
bidang rekayasa dan konstruksi. Kedua, saya harus membangkrutkan negara
yang menerima pinjaman tersebut (tentunya setelah MAIN dan kontraktor
Amerika lainnya telah dibayar), agar negara target itu untuk selamanya
tercengkeram oleh kreditornya, sehingga negara pengutang (baca :
Indonesia) menjadi target yang empuk kalau kami membutuhkan favours,
termasuk basis-basis militer, suara di PBB, atau akses pada minyak dan
sumber daya alam lainnya.

Halaman 15-16 : Aspek yang harus disembunyikan dari semua proyek tersebut
yalah membuat laba sangat besar buat para kontraktor, dan membuat bahagia
beberapa gelintir keluarga dari negara-negara penerima utang yang sudah
kaya dan berpengaruh di negaranya masing-masing. Dengan demikian
ketergantungan keuangan negara penerima utang menjadi permanen sebagai
instrumen untuk memperoleh kesetiaan dari pemerintah-pemerintah penerima
utang. Maka semakin besar jumlah utang semakin baik. Kenyataan bahwa beban
utang yang sangat besar menyengsarakan bagian termiskin dari bangsanya
dalam bidang kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa sosial lainnya selama
berpuluh-puluh tahun tidak perlu masuk dalam pertimbangan.

Halaman 15 : Faktor yang paling menentukan adalah Pendapatan Domestik
Bruto (PDB). Proyek yang memberi kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan
PDB harus dimenangkan. Walaupun hanya satu proyek yang harus dimenangkan,
saya harus menunjukkan bahwa membangun proyek yang bersangkutan akan
membawa manfaat yang unggul pada pertumbuhan PDB

Halaman 16 : Claudia dan saya mendiskusikan karakteristik dari PDB yang
menyesatkan. Misalnya pertumbuhan PDB bisa terjadi walaupun hanya
menguntungkan satu orang saja, yaitu yang memiliki perusahaan jasa publik,
dengan membebani utang yang sangat berat buat rakyatnya. Yang kaya menjadi
semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Statistik akan
mencatatnya sebagai kemajuan ekonomi

Halaman 19 : Sangat menguntungkan buat para penyusun strategi karena di
tahun-tahun enam puluhan terjadi revolusi lainnya, yaitu pemberdayaan
perusahaan-perusahaan internasional dan organisasi-organisasi
multinasional seperti Bank Dunia dan IMF.

Bab tiga khusus tentang Indonesia dengan judul : Indonesia, pelajaran buat
Penghancur Ekonomi.

Halaman 21 : Prioritas dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yalah
supaya Suharto melayani Washington seperti yang dilakukan oleh Shah Iran.
AS juga mengharapkan bahwa Indonesia akan menjadi model buat negara-negara
di sekitarnya. Washington mendasarkan sebagian dari strateginya pada
asumsi bahwa manfaat yang diperoleh dari Indonesia akan mempunyai dampak
positif pada seluruh dunia Islam, terutama di Timur Tengah yang eksplosif.
Dan kalau itu tidak cukup, Indonesia mempunyai minyak. Tidak seorangpun
yang mengetahui dengan pasti tentang besarnya dan kwalitas dari cadangan
minyaknya, tetapi para akhli seismologi sangat antusias tentang
kemungkinan-kemungkinannya.

Halaman 28 : Akhirnya kepada kami diberikan keanggotaan dari Bandung Golf
& Racket Club yang ekslusif, dan kami bekerja dalam kantor cabang Bandung
dari Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN), perusahaan listrik yang
dimiliki oleh pemerintah.

Dari sanalah John Perkins dengan Tim-nya beroperasi, yang didukung
sepenuhnya oleh para anak bangsa yang menjadi pengkhianat terhadap rakyat
dan bangsanya sendiri.

Hadirin Yth.,

Kelompok ekonom yang terkenal dengan nama teknokrat dengan sebutan The
Berkeley Mafia tidak pernah absent mengendalikan ekonomi Indonesia sejak
tahun 1967 menjalankan tugas apa saja yang diperintahkan oleh Kartel IMF,
sambil terus menerus menakut-naukti Presidennya sendiri.

Hanya dalam periode ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI mereka
sama sekali tidak mempunyai perwakilan di dalam pemerintahan. Maka dengan
berbagai cara dan tekanan akhirnya berhasil membentuk Dewan Ekonomi
Nasional dan Tim Asistensi pada Menko EKUIN. Untung dampaknya tidak besar
atau boleh dikatakan nihil sama sekali.

Namun sayang bahwa sejak Ibu Megawati menjabat sebagai Presiden, kendali
ekonomi jatuh ke tangan Berkeley Mafia lagi, yang sekarang kendali serta
kekuasaannya bertambah mutlak.

Kondisi Politik, Pertahanan, Keamanan dan kesatuan NKRI

Saya tidak mempunyai pengetahuan dan kompetensi berbicara dalam bidang
ini. Namun saya kebetulan mengetahui bahwa Gus Dur mempunyai hubungan yang
sangat baik dan komunikasi yang intensif dengan Jenderal Ryamizard Ryacudu
beserta para Jenderal lainnya, sehingga buat NU bukan hal yang sulit
memperoleh gambaran yang lengkap tentang kondisi HANKAMNAS.

IPOLEKSOSBUD

Tentang kondisi dalam bidang IPOLEKSOSBUD dan pertanyaan apakah dalam
bidang inipun kita sedang terpuruk, saya kira NU sendiri adalah akhlinya.

PENUTUP

Sebagai penutup, apa yang harus kita lakukan dan peran apa yang dapat
dimainkan oleh NU ? Jelas bahwa cengkeraman dan kerusakan sudah mencapai
taraf yang tidak dapat dibelokkan ke arah perbaikan tanpa gerakan yang
massif, yang menyadarkan seluruh rakyat Indonesia dengan maksud
menyatukannya.

Negara bangsa kita boleh miskin dan boleh sangat terpuruk. Namun kalau
rakyat seluruhnya bersatu padu, tidak ada kekuatan dengan persenjataan
yang secanggih apapun yang dapat mengalahkannya. Contohnya adalah Vietnam,
Korea dan mungkin Irak. Contoh yang sekarang gilang gemilang kedudukannya
dan hanya bermodalkan kesatuan dan persatuan yang kokoh adalah China, yang
mungkin disusul oleh India.

Nahdatul Ulama adalah organisasi yang lebih tua dari Republik Indonesia
dengan akar yang dalam dan cakupan yang meliputi seluruh Nusantara. Jumlah
anggotanya juga tidak tanggung-tanggung.

Rakyat melihat, meminta dan mengharapkan agar dalam kondisi yang separah
dan seterpuruk ini, bersama-sama dengan seluruh komponen anak bangsa NU
memainkan peran yang penting.

Para Hadirin Yang saya cintai dan saya hormati, Saya akhiri paparan saya
dengan sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas
kepercayaan dan kehormatan yang telah diberikan kepada saya.

Selamat Malam,

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

BARANG Indonesia… YES!!!!

BARANG Import… NOPE!!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s