Membangun Kultur Oposisi

Oleh FATKHUROKHMAN

 

KEKUASAAN memang merupakan suatu kata yang banyak diburu dan dirindukan orang. Begitu memikat dan menariknya pesona kekuasaan hingga setiap orang sangat ambisi untuk meraihnya. Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi ambisi tersebut termasuk menghalalkan segala cara. Umumnya para politisi di negara kita juga adalah pemburu kekuasaan. Kekuasaan menjadi tujuan bukan alat untuk mencapai tujuan. Maka tidak heran jika dunia perpolitikan kita selalu dipenuhi para penggila kekuasaan.

 

Sejak era reformasi bergulir perilaku para elite negeri ini juga tidak banyak berubah. Mereka berteriak untuk kepentingan rakyat, namun sebenarnya demi memenuhi ambisi pribadi. Dengan alasan persatuan dan keutuhan bangsa, maka para politisi mengembangkan kebiasaan politik dagang sapi. Kebiasaan ini sering memakai istilah koalisi atau aliansi.

 

Koalisi ini biasanya dilakukan dengan bagi-bagi jatah kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif. Kalau di legislatif mereka akan berbagi kursi ketua, wakil ketua, sampai pimpinan komisi. Membuat peraturan perundang-undangan yang sama-sama menguntungkan partainya. Maka tidak heran jika berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencerminkan harapan rakyat namun hanya untuk kepentingan golongan semata. Misalnya; UU Pilpres yang membolehkan terdakwa sebagai capres. Suatu pembodohan yang sangat dramatis mengingat untuk menjadi kepala desa saja sulit dibayangkan calonnya adalah terdakwanya. Pengelabuan dalil hukum dipakai sebagai alat pembenaran.

 

Terbentuknya Koalisi Kebangsaan yang berintikan empat partai utama pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, dan Partai Damai Sejahtera (PDS), juga jelas tak lepas dari urusan memenangkan kandidat dan bagi-bagi kursi kekuasaan. Jika itu yang terjadi, ini menjadi bencana bagi demokrasi di Indonesia. Masa transisi yang seharusnya bisa memperkuat iklim demokratisasi, justru diperalat segelintir elite politik untuk sekadar “dagang sapi”.

 

Tapi di sisi lain, munculnya Koalisi Kebangsaan yang mengklaim juga akan membentuk koalisi permanen di parlemen, bisa menjadi embrio lahirnya oposisi. Hal itu terjadi bila pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla menjadi presiden. Dengan kekuatan riil 307 kursi di parlemen, Koalisi Kebangsaan akan menjelma menjadi pengimbang yang signifikan bagi capres yang menang.

 

Pasalnya, presiden yang terpilih melalui pemilihan presiden (pilpres) langsung oleh rakyat ini akan mendapatkan legitimasi politik yang cukup kuat. Mandat presiden untuk memerintah termasuk membentuk kabinet diperoleh langsung dari rakyat. Posisi lembaga kepresidenan akan sangat berbeda dengan situasi sebelum amendemen UUD 1945.

 

Meskipun dalam Pasal 7A UUD 1945 yang diamendemen, DPR dapat mengusulkan pemberhentian (impeachment) presiden dan atau wapres kepada MPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum namun syarat-syaratnya cukup ketat. Bila syarat ini dipenuhi DPR tidak bisa langsung meminta MPR menggelar sidang istimewa karena sesuai ketentuan Pasal 7B, usul pemberhentian dapat diajukan setelah ada permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan wapres telah melanggar hukum seperti yang terinci dalam pasal 7A.

 

Melihat kenyataan ini maka sudah saatnya kita mengembangkan tradisi oposisi sebagai penyeimbang kekuatan institusi kepresidenan. Selama masa Orde Baru boleh dikatakan praktis tidak ada oposisi karena yang berkuasa hanyalah presiden yang dibantu mesin politiknya. Perbedaan pendapat dibungkam dengan jargon musyawarah untuk mufakat. Setiap orang yang mencoba mengkritik pemerintahan Soeharto akan diproses dengan senjata pamungkas UU Subversif.

 

Ketika era reformasi bergulir budaya oposisi juga dinafikan bahkan cenderung ditabukan. Para elite malah sibuk melakukan politik dagang sapi. Hampir semua partai besar yang memperoleh suara cukup signifikan dalam Pemilu 1999 mempunyai wakil di kabinet. Anggota DPR juga hanya kritis pada menteri yang berbeda partainya namun kompromi pada rekan separtai.

 

Maka tidak heran jika batasan antara partai yang memerintah (rulling party) dan partai oposisi (opposition party) menjadi kabur. Padahal seharusnya dalam suatu pemerintahan yang baik perlu ada perimbangan kekuatan karena kekuatan yang mutlak (absolutely power) cenderung untuk disalahgunakan.

 

Dalam kaitan itu pula, calon presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menegaskan perlunya oposisi. Dalam berbagai kesempatan SBY menyebutkan, pilihannya untuk membangun koalisi secara terbatas, memang ditujukan untuk memungkinkannya terbentuk dua kekuatan partai, yaitu partai pemerintah dan partai oposisi.

 

Inilah wacana yang tengah berupaya menjelma dalam sistem politik kita. Mengapa perlu beroposisi? Karena manusia bukanlah malaikat yang dikenal tak pernah berbuat salah. Manusia perlu kontrol oleh manusia lainnya (ketika berkuasa).

 

Dalam artian yang literal, oposisi artinya berlawanan. Kata oposisi hadir dari khazanah Inggris, ketika di dalam parlemen terdapat dua pihak yang saling berhadapan, partai yang memerintah dan partai yang menjadi oposisi di seberangnya. Intinya, oposisi ada karena dalam kenyataan politik ada yang berkuasa dan ada yang di luar kekuasaan. Nah, yang di luar kekuasaan bertugas mengontrol, atau memberikan alternatif kebijakan kepada mereka yang berkuasa, sehingga rakyat mempunyai pilihan-pilihan kebijakan.

 

Mengapa penguasa harus dikontrol? Sebuah kekuasaan, sesuai pendapat Lord Acton, akan cenderung merusak, cenderung untuk korup. Kalau kekuasaan itu terlalu absolut, dia akan cenderung korup absolut juga. Karena itu, dia harus dikontrol melalui parlemen. Makanya harus ada yang menjadi oposisi di parlemen.

 

Tapi parlemen pun harus dikontrol juga. Maka beberapa negara menganut model bikameral (dua kamar) dalam sebuah parleman, ada kamar atas dan ada kamar bawah. Antara kamar atas dan kamar bawah saling mengontrol. Jadi tidak mesti kedua belah pihak harus saling setuju.

 

Dalam konteks Indonesia, alasan riil perlunya oposisi, karena periode 2004-2009 inilah merupakan kesempatan emas. Situasi saat ini sudah sangat mendukung, karena berkembangnya iklim transparansi, semua elemen masyarakat bisa mengawasi dan mengoreksi kesalahan lingkar kekuasaan, atau adanya kecurangan dalam pemilihan umum. Kita tahu Pemilu 2004 telah melahirkan pemilu legislatif yang demokratis secara prosedur, namun hasilnya belum demokratis secara substansi.

 

Secara substansi, kita belum mendapatkan pemimpin legislatif dan eksekutif yang mungkin demokratis, karena itu kita harus mendorong ke arah sukses secara substansi dalam kurun 2004-2009 dengan mengupayakan adanya partai pemerintah dan partai oposisi.

 

Dalam pandangan begawan bangsa, Cak Nur, oposisi merupakan subkultur dari tradisi demokrasi. Artinya, dalam suatu masyarakat, oposisi merupakan suatu kenyataan yang tak termungkiri. Jika oposisi tidak diakui, yang terjadi adalah mekanisme saling mencurigai dan oposisi dianggap sebagai ancaman.

 

Bila hal ini dibiarkan terjadi, maka dipastikan akan terjadi peningkatan rasa saling curiga, dan makin tingginya ancaman. Implikasinya, timbul nafsu beroposisi yang hanya untuk menjatuhkan pemerintah.

 

Oleh karena itu, yang diperlukan adalah mekanisme oposisi kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi tetap loyal pada negara, loyal pada cita-cita bersama. Mekanisme inilah yang harus diwujudkan untuk mengantisipasi terjadinya oposisi yang sekadar oposan –yang menurut Cak Nur diistilahkan sebagai oppositionalism – yang lebih berdampak negatif. Pendeknya, oposisi tidak hanya to oppose, tapi juga to support. Inilah yang oleh Cak Nur disebut dengan oposisi loyal (loyal opposition).

 

Prinsip atau esensi oposisi loyal ini adalah check and balance. Dalam demokrasi yang sehat, diperlukan adanya kekuatan pemantau dan pengimbang. Sebab, diyakini pula bahwa tidak seorang pun yang mampu merangkum kebenaran mutlak pada dirinya, karena itu harus ada cara untuk saling mengingatkan apa yang tidak baik dan tidak benar. Ini penting untuk menjawab asumsi bahwa pemegang kekuasaan selama ini merasa mempunyai wewenang untuk menafsirkan sendiri undang-undang tanpa konfirmasi secara legal dan formal, sehingga subjektivitas pasti akan muncul.

 

Mekanisme check and balance ini dapat digambarkan sebagai berikut. To check untuk membuktikan bahwa tindakan dan policy pemerintah masih setia pada cita-cita bersama. Tapi masyarakat juga berhak membuktikan (mengecek) dan mengawasi pelaksanaan setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

 

Kalau ternyata kebijakan itu melenceng dari apa yang diharapkan, atau pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan semula, maka masyarakat berhak memberikan masukan atau kritikan, dan pemerintah harus bisa mengimbangi dengan pikiran dan kebijakan lain yang sesuai dengan harapan rakyat (to balance).

 

Dengan demikian, beroposisi politik berarti melakukan kegiatan pengawasan atas kekuasaan politik yang bisa keliru. Ketika kekuasaan melenceng, oposisi mengabarkan kekeliruan itu, seraya membangun perlawanan. Ketika kekuasaan menjalankan fungsinya secara benar, oposisi menggarisbawahinya, seraya membangun kesadaran publik untuk meminta kelanjutan dan konsistensi.

 

Dalam kerangka sebuah negara demokrasi, oposisi seharusnya ada dalam bentuk formal, yaitu dalam perwujudan mekanisme politik yang terbuka dan legal-formalistik, tidak lagi bersifat informal.

 

Sehingga kontribusi pemikiran itu diharapkan mampu menjadi bargaining power terhadap penguasa. Tetapi dalam konteks keindonesiaan, problem yang dihadapi adalah lembaga oposisi tidak diakui hak hidupnya di tengah perpolitikan bangsa. Karena struktur kelembagaan formal tidak menyediakan saluran politik oposisional.

 

Secara historis-faktual, di Indonesia, oposisi selalu mengalami pengekangan secara sistematik. Di masa demokrasi terpimpin, misalnya, oposisi dinafikan secara ideologis lewat konsepsi politik gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. Bahkan di masa Orde Baru, oposisi dipandang tidak mempunyai akar budaya bangsa dan berada di luar ideologi Pancasila.

 

Namun bukan berarti, oposisi tidak bisa dilakukan. Karena seperti dijelaskan penulis di atas, inilah saat yang tepat untuk memformulasikan oposisi itu dalam wadah yang formal. Bukan hanya menjadi oposisi yang oposan dan sekadar tampil beda, melulu menyalahkan apa yang dilakukan pemerintah.

 

Dalam etika oposisi, kalau pemerintahan salah harus dikatakan salah, dan kalau benar harus dipuji. Makanya dalam negara demokrasi modern seperti Amerika, terdapat semangat bipartisan. Di sini, Partai Demokrat dan Partai Republik bersatu mendukung suatu kebijakan dan tidak mendukung kebijakan lain.

 

Jadi, oposisi yang diharapkan adalah oposisi yang cerdas dan bertanggung jawab serta bisa berbuat banyak bagi kepentingan orang banyak. Banyak hal negatif dalam kebijakan bisa dihindarkan dan dicegah kalau ada oposisi cerdas, bertanggung jawab dan efektif.

 

Oposisi efektif bisa mengkritisi segala kebijakan pemerintah yang berkuasa. Baik kebijakan makro maupun mikro, pusat juga daerah. Bahkan, partai oposisi bisa membuat rumusan tandingan atas kebijakan tertentu yang dikeluarkan eksekutif, untuk kemudian ditawarkan kepada publik.

 

Pilihan oposisi memang tak terlalu populer hingga kini, meski diungkapkan dengan malu-malu oleh sebagian partai politik. Sejauh ini, baru PKS yang melontarkan gagasan menjadi oposisi kritis dan konstruktif di parlemen. Menurut Hidayat Nurwahid, Presiden PKS, oposisi kritis dan konstruktif itu, akan memberikan loyalitasnya kepada bangsa dan negara, tetapi bukan kepada rezim.

 

Lebih ditegaskan lagi, dengan pilihan oposisi yang diputuskan Majelis Syuro, PKS tidak akan terlibat lagi dalam bursa pencalonan presiden dan wakil presiden (wapres) maupun dalam power sharing di kabinet.

 

Namun sekarang akan menjadi pertanyaan, setelah PKS memutuskan untuk mendukung pasangan SBY-Kalla, apakah mereka masih tetap ingin menjadi oposisi di parlemen. Terlebih bila SBY-Kalla memenangkan pertarungan di putaran kedua nanti, mau tidak mau PKS pun akan mendapat jatah kursi di kabinet.

 

Memang ada kesan parpol enggan atau malu-malu menyatakan diri jadi oposisi. Selama ini, oposisi selalu dipandang sebelah mata, tidak prestisius, dan dimaknai negatif. Padahal sejatinya, pilihan menjadi oposisi juga merupakan suatu kehormatan dibandingkan dengan oportunis yang hanya mengejar kekuasaan. Di beberapa negara lain kaum oposisi juga mendapatkan tempat terhormat layaknya mereka yang berada dalam sistem pemerintahan.

 

Lantas mengapa oposisi di parlemen, tak terlalu populer? Sebab, suasana politik Indonesia juga tak mendukung. Sejarah mencatat, kehidupan politik ketika awal-awal kemerdekaan, tidak ada tendensi peniadaan oposisi. Juga tak ada penindasan terhadap kaum oposan sebagai pengganjal bagi penguasa.

 

Ketika itu, berbagai kekuatan politik siap menjadi pemenang tetapi juga sekaligus pecundang yang baik. Toleransi lintas kelompok, ideologi dan kepentingan merupakan perangkat kultural yang dibangun demokrasi liberal. Sistem inilah yang membuat Pemilu 1955 berlangsung bersih, elegan.

 

Gerhana politik baru muncul tahun 1957. Presiden Soekarno dan Angkatan Darat (AD) mulai agresif menjalankan strategi antipartai. Mereka bersekutu untuk menyudahi eksperimen demokrasi liberal berbasis partai politik. Periode 1957-1959 ditandai sistem kekuasaan berlanggam sentralistik. Soekarno, dengan dalih “revolusi belum usai”, memberangus semua kekuatan yang dianggap kontrarevolusi.

 

Demokrasi terpimpin tercatat sebagai periode musim kering kehidupan oposisi. Karakter kekuasaannya yang eksklusif dan antipublik menyebabkan setiap potensi oposisi mengalami kebinasaan.

 

Tahun 1966 Bung Karno jatuh. Tidak ada diskontinuitas ketika AD di bawah Soeharto mulai berkuasa pada 1966. Yang terjadi hanyalah musim semi kebebasan amat pendek (1966-1974). Indonesia lalu terperangkap rezimentasi Orde Baru yang mematikan demokrasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s