Membumikan posisi oposisi

Seputar Indonesia, January 16, 2006

 

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri kembali mengungkapkan posisi PDIP sebagai partai oposisi. Sangat mudah mengatakannya, tetapi sungguh sulit memaknainya. Perangkat ketatanegaraan kita didesain bukan untuk membentuk pemerintahan koalisi, sebaliknya juga sulit menghadirkan pemerintahan oposisi.

 

Sistem kabinet presidensial dan undang-undang mengenai sistem perencanaan (pembangunan) nasional telah meminggirkan pengaruh kelompok penekan (pressure group) dan kelompok kepentingan (interest group) dalam setiap perumusan alternatif kebijakan.

 

Hanya sistem kabinet parlementer pascapemilu 1955 yang pernah memunculkan kekuatan oposisi. Setelah itu politik dimonopoli oleh sistem kabinet presidensial yang nyaris tanpa kritik, sekalipun banyak cacat.

 

Dua hal bisa dijadikan catatan. Pertama, sistem kabinet parlementer ternyata menyulitkan kerjasama dalam program dan kebijakan. Kekuatan politik tersebar di banyak partai. Pemerintah bisa dengan mudah dijatuhkan lewat mosi tidak percaya dan koalisi baru. Memang, banyak lahir politikus tangguh, tetapi birokrat ulung jarang muncul.

 

Kedua, presiden hanya menjadi simbol kepala negara. Hal ini mirip dengan posisi Xanana Gusmao di Timor Lorosae sekarang. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta bisa berpidato berjam-jam dan menulis berlembar-lembar untuk memengaruhi kabinet, tetapi tetap saja keputusan akhir berada di tangan sang perdana menteri sebagai chief of executive.

 

Sistem monolitik membesar ketika UUD 1945 diberlakukan. Lalu tampillah dua rezim otoritarian, yakni Orde Lama dan Orde Baru. Uniknya otoritarianisme justru tumbuh atas nama ideologi (Orde Lama) dan sekaligus pragmatisme (Orde Baru). Dari yang sifatnya tunggal sampai plural. Dari yang anti-Barat sampai pro-Barat.

 

Demokrasi pasca-Orde Baru lantas menjungkalkan otoritarianisme itu. Lalu kitapun menapakinya hampir delapan tahun ini. Perbedaan dirayakan secara total. Di beberapa titik, konflik terbuka menganga.

 

Oposisi Atas Pusat

 

Lanskap pendek itulah yang menjadi latar dari disain politik Indonesia ke depan. Salah satunya adalah menjadi partai oposisi. Persoalannya, oposisi di tingkat mana? Dengan adanya otonomi daerah, lalu ketentuan tentang urusan-urusan penting pemerintahan di tangan pusat, serta liberalisasi politik di tingkat lokal yang mulai diterapkan dengan pilkada sejak 2004 lalu, sebetulnya oposisi yang efektif adalah oposisi daerah terhadap pusat.

 

Artinya, dalam praksis politik, akan jauh lebih efektif apabila kader-kader PDIP di pemerintahan daerah, terutama kepala daerah, mempraktekkan platform “kerakyatan” PDIP, tanpa harus menyebutnya sebagai platform oposisi. Dengan cara itu, PDIP menggabungkan antara ideologi, ambisi dan teori dengan praktek pemerintahan di tingkat lokal. Banyaknya kader PDIP yang menjadi kepala daerah akan membantu dalam membumikan arah perjuangan PDIP. Strategi ”daerah mengepung pusat”-pun akan membantu PDIP dalam memenangkan pemilu 2009.

 

Kalaupun PDIP ingin melakukan oposisi di tingkat pemerintahan pusat, hal itu tentunya lebih fokus kepada urusan keamanan, pertahanan, moneter, politik luar negeri, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Tetapi melakukan oposisi kebijakan pada tingkat itu sangatlah tidak populis. Ketika Megawati menyinggung soal impor beras, misalnya, sesungguhnya sikap oposisionalnya tidaklah tampak. Sebab, penyampaian kalangan ekonom dan petani atau pedagang eceran soal impor beras jauh lebih argumentatif, ketimbang Megawati dan PDIP.

 

Dalam tataran lainnya, akan sulit bagi kelompok-kelompok kepentingan di luar pemerintahan dan kelompok penekan untuk menyampaikan argumennya, apabila jauh-jauh hari dianggap sebagai bagian dari gerakan politik PDIP. Bisa-bisa (aspirasi) mereka dibajak secara politik. Contoh kecil ini saja memperlihatkan betapa dilematisnya pilihan sebagai partai oposisi yang diwujudkan dalam wilayah yang sangat teknis.

 

Yang agak radikal sebetulnya bisa dilakukan dalam konteks politik luar negeri. PDIP bisa saja menginginkan hubungan kerjasama yang lebih erat dengan Venezuela, misalnya. Tetapi, politik tingkat tinggi begini tetap saja hanya sekadar wacana, karena bagaimanapun prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia sudah diletakkan. Presiden bahkan punya kekuasaan yang besar dalam menyatakan perang atau perdamaian dengan negara lain.

 

Begitu juga dalam bidang pertahanan, terutama dalam kaitannya dengan pembelian peralatan perang dan persenjataan. Bisa jadi PDIP lebih memilih membelinya dari Rusia, sementara pemerintah sekarang sudah memulihkan hubungan dengan Amerika Serikat. Dalam bidang strategi pertahanan, PDIP menempatkan matra darat sebagai alur utama, sementara Gus Dur mementingkan matra laut.

 

Perbedaan pilihan politik pemerintah dengan PDIP yang cukup tajam adalah menyangkut jajak pendapat masyarakat Timor Timur dalam era Presiden BJ Habibie dan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, 15 Agustus 2004. PDIP tampil layaknya partai ultranasionalis.

 

Dalam soal hubungan antara negara dengan agama, PDIP paling konsisten dengan konsep negara sekular, sehingga terdepan dalam mempertahankan bunyi Pasal 29 UUD 1945. Perbedaan sikap dan pilihan politik itulah yang sebetulnya bisa dijadikan sebagai fundamen dari posisi oposisi PDIP.

 

Kendala Internal

 

Politik bukanlah ruang vakum. Pelbagai kelompok saling memengaruhi kelompok yang lain. Dalam fase transisi dan konsolidasi demokrasi Indonesia, arahan-arahan kebijakan yang lebih visioner bisa saja disumbangkan oleh kelompok oposisi. Pemerintahan tetap berjalan berdasarkan sejumlah aturan konstitusi dan perundangan, sementara secara hipotesis partai oposisi terus-menerus memproduksi ide-ide dan gagasan-gagasan segar pembaharuan. Pemerintah berjalan konservatif, sementara partai oposisi memilih langkah progresif. Namun dalam prakteknya, PDIP jauh lebih konservatif ketimbang pemerintah, bahkan ketika Megawati Soekarnoputri menjadi presiden.

 

Dari sisi internal, bagi politisi PDIP di daerah, sikap politik DPP PDIP itu tentunya membuat rikuh. Pada hari pidato Megawati di Tugu Proklamasi, Jakarta, diadakan pertemuan tingkat tinggi antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Malaysia di Bukittinggi. Gamawan Fauzi adalah Gubernur Sumbar terpilih yang dicalonkan PDIP yang hadir dalam pertemuan itu.

 

Bagaimana bisa Gamawan mendukung kebijakan-kebijakan kerjasama kedua negara dalam konteks kepentingan masyarakat Sumbar, misalnya, justru ketika di pusat politisi PDIP dengan gagah memainkan sikap politik yang berseberangan? Karena Fraksi PDIP minoritas di Sumbar, bisa jadi dalam prakteknya Gamawan akan lebih akomodatif, sehingga agenda-agenda pemerintahannya sangat tergantung kepada partai-partai politik lain yang mayoritas dalam parlemen daerah dan juga disesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

 

Dilema ini juga dihadapi oleh Gubernur Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Bali dan lainnya. Padahal, mereka menjadi gubernur tidak sepenuhnya karena dukungan partai, melainkan figur mereka yang kuat dan mengakar di daerahnya masing-masing.

 

Alangkah lebih baiknya bila PDIP justru memaksimalkan potensi para kadernya ini di daerah masing-masing, lewat dukungan kebijakan yang tepat di tingkat DPP, ketimbang terus memutar kartu oposisi yang sepertinya hanya demi menjaga peluang Megawati sebagai kandidat presiden tahun 2009….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s