Politik Wacana “Versus” Strategi Budaya

Garin Nugroho

Harian Kompas pada awal 2007 memuat berita terkait protes bersama para pelaku film terhadap kebijakan pemerintah sekaligus kinerja berbagai organisasi film yang dinilai tidak mampu berperan nyata dalam berbagai aspek pertumbuhan baru sinema Indonesia, justru di tengah pertumbuhan dinamis sinema Indonesia.

Kenyataan itu menunjukkan, perfilman Indonesia lebih dibangun oleh kreativitas individu dan komunitas yang tumbuh beragam di berbagai wilayah daripada kebijakan pemerintah dan kerja berbagai lembaga perfilman. Karena itu, salah satu kritik terkeras adalah pemerintah tidak mempunyai strategi kebudayaan dan lebih mengedepankan strategi ekonomi bersifat makro.

Jangan heran, situasi dan kondisi film seperti layaknya wajah bangsa, pertumbuhan lebih pada wacana dan ekonomi makro, namun birokrasi beserta pelayanan serta pengawasan publik kehilangan peran, sementara ekonomi riil serta berbagai bentuk komunitas masyarakat kehilangan daya dukung.

Strategi budaya

Strategi budaya tidak sekadar pengelolaan cara berpikir suatu bangsa, namun sekaligus cara bereaksi dan bertindak, yang menjadikan wacana politik mampu menjadi daya produktivitas sebuah bangsa. Strategi budaya adalah pola reaksi dan tindakan agar kerja pemerintahan tersosialisasi menjadi pelayanan dan pengawasan publik, sekaligus menumbuhkan proses emansipatoris. Pada gilirannya, mewujudkan proses pembentukan kehendak bersama antara pemerintah dengan komunitas dan individu kreatif lewat perbincangan yang mewujudkan tindakan.

Celakanya, realitas sosial budaya dunia film menunjukkan sisi sebaliknya. Hal ini tampak dalam dinamika dunia film Indonesia pasca-Soeharto yang dibangkitkan dua aspek.

Pertama, lahirnya individu-individu kreatif baru. Sebutlah Rudy Soejarwo, Riri Riza, Tony Klaten, Nayato, TinTin, Nia Dinata, Nan Triveni, Joko Anwar, John De Ratou, Hanung, Hani, Upik, Rizal Mantovani, Eva Jogja, Edwin, dan sebagainya.

Kedua, tumbuhnya beragam komunitas di berbagai wilayah Indonesia yang mengelola berbagai bentuk workshop, sistem distribusi independen hingga festival dengan cara mereka sendiri, di tengah anomali sosial dan politik. Sebutlah, daya hidup lebih dari 60 komunitas film di Yogyakarta dan berbagai wilayah, maupun lahirnya berbagai festival, dari JiFFest hingga Festival Film Independen dan dokumenter.

Maka, wajar muncul tuntutan adanya strategi budaya untuk mendukung daya hidup individu kreatif dan komunitas itu sehingga kedua aspek itu mampu bertumbuh jangka panjang dan memperkaya peran serta produktivitasnya. Kenyataannya, hampir sepuluh tahun pascareformasi, politik terasa hidup untuk diri sendiri. Sementara, individu dan komunitas tertatih-tatih menghidupi diri sendiri dan organisasi film tak kunjung mempunyai peran mendasar dan nyata.

Contoh menarik dari kekuatan strategi budaya adalah pertumbuhan film Eropa, Thailand, hingga Korea Selatan saat menghadapi dominasi pasar global Hollywood. Meski film Hollywood menguasai pasar Eropa, strategi budaya mensyaratkan strategi manajemen mengelola produktivitas lokal atas dasar kebebasan pasar global. Sebutlah dana pajak impor dan pajak tontonan digunakan mengelola dua aspek penting, yakni memproduksi film untuk sutradara-sutradara berbakat dan menumbuhkan komunitas serta bioskop seni, maupun memfasilitasi dana dari bank untuk film industri.

Sementara, pada aspek teknologi, dimunculkan peraturan, film-film impor harus diproses di dalam negeri. Bisa diduga, laboratorium di Thailand berstandar Hollywood. Bahkan, saat film-film Hollywood laris, laboratorium Thailand pun menerima pertumbuhan ekonomi yang setara karena harus mencetak copy seiring tuntutan pasar. Jangan heran, 50 persen film Indonesia diproses di Thailand.

Karena itu, strategi budaya harus didukung kebijakan politik yang dipayungi sistem hukum dan didasari manajemen pemetaan masalah serta skala prioritas pengembangan. Akhirnya, strategi budaya menuntut transparansi dan kemampuan pengelolaan sumber dana bagi dua momen penting berbangsa, yakni daya hidup kreasi dan apresiasi menuju masyarakat produktif dan konsumsi kritis. Dengan demikian, strategi budaya adalah peta tindakan yang menjadi panduan dan emansipatoris sekaligus.

Krisis

Catatan itu menyimpulkan, strategi budaya sebagai pengelolaan cara berpikir, bertindak, dan bereaksi suatu bangsa selayaknya menjadi daya hidup berbagi aspek berbangsa. Sebutlah aspek pengelolaan budaya olahraga, budaya sains dan teknologi, budaya baca, pendidikan budi pekerti, pemberdayaan beragam bentuk komunitas hingga birokrasi, maupun partisipasi modal sosial masyarakat mengelola krisis dan bencana. Untuk nantinya, politik wacana tidak sekadar kerja lebih tegas dan terus terang dari Presiden, namun mampu ditransformasi menjadi cara berpikir, bereaksi, dan bertindak sebagai kehendak bersama.

Karena itu, belajar dari Festival Berlin, Cannes, hingga Pusan di Korea Selatan, jangan lagi di tengah dominasi global Hollywood, saat film Indonesia krisis, pemerintah selalu memberi jawaban sama, “Pasar bebas, kita tidak bisa mengatur apa-apa, tergantung kemampuan orang film sendiri”.

Garin Nugroho Sutradara, Direktur Yayasan SET (Sains, Estetika, Teknologi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s